Mataram (NTB Satu) – Masa jabatan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang. Setelah itu, untuk mengisi kekosongan kursi gubernur tersebut nantinya akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pj Gubernur NTB akan bertugas hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Untuk menjadi penjabat gubernur, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu sesuai dengan pasal 210 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur syarat utama Penjabat. Bagi Penjabat Gubernur harus pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I).
Baca Juga:
- Pakar Soroti Dugaan Cawe-Cawe Tim Transisi di Program “Desa Berdaya”, Dewan Penerima Uang Belum Tersentuh
- Kantor Digempur 30 Bom AS–Israel Dini Hari: Begini Serangan yang Tewaskan Khamenei
- Anak hingga Cucu Khamenei Ikut Tewas Akibat Serangan Gabungan Israel-AS
- Empat Kelurahan di Mataram Jadi Fokus Intervensi Kemiskinan Ekstrem, DPRD Ingatkan Soal Data dan Transparansi
“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 210 ayat 10.
