Mataram (NTB Satu) – Masa jabatan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang. Setelah itu, untuk mengisi kekosongan kursi gubernur tersebut nantinya akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pj Gubernur NTB akan bertugas hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Untuk menjadi penjabat gubernur, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu sesuai dengan pasal 210 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur syarat utama Penjabat. Bagi Penjabat Gubernur harus pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I).
Baca Juga:
- Pendaki asal Malaysia Kecelakaan di Rinjani, Alami Patah Pinggang dan Luka Bagian Kepala
- Pengumuman Hasil Tes PPPK Tahap II Mataram Molor, Formasi Guru Jadi Biang Keterlambatan
- BSU 2025 Tahap 2 Segera Cair, Kemnaker Masih Lakukan Verifikasi Data
- PAD Koperasi Tambang Diproyeksikan Rp5 Triliun, Pemprov NTB Prioritaskan Legalitas dan Reklamasi
“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 210 ayat 10.
