“Pemerintah daerah ikut proaktif terhadap sistem kebijakan pelaksanaan PPDB dan lebih serius dalam menyelesaikan permasalahannya,” harapnya.
Terkiat evaluasi PPDB, laporan masyarakat juga akan menjadi patokan pemerintah dalam memperbaikinya. Nantinya, evaluasi demi perbaikan sistem PPDB akan dilakukan di segala sektor, dari regulasi hingga pelaksanaannya di daerah.
“Demi menindaklanjuti keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB, maka diperlukan evaluasi yang komprehensif,” tuturnya. (JEF)
Baca Juga :
- Dinas Dikbud NTB Dinilai Tidak Tegas Tuntaskan Masalah PPDB Jalur Zonasi
- Siswa yang Belum Kebagian Sekolah saat PPDB 2203 Dapat Kemudahan
- Cerita Orang Tua Murid Melihat Kecurangan PPDB: Saya Hanya Bisa Tertawa
- Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek
- PPDB 2023 Sarat Masalah, Kemendikbud Sebut Sistem Zonasi Menyimpang dari Tujuan Utama
