Dinas Dikbud NTB Dinilai Tidak Tegas Tuntaskan Masalah PPDB Jalur Zonasi

Mataram (NTB Satu) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 SMA di Mataram hingga kini belum menemukan titik terang. Sebab, sampai Jumat, 21 Juli 2023, masih ada 260 siswa yang belum mendapat kejelasan terkait sekolahnya. Langkah Dinas Dikbud NTB yang belum memberikan kejelasan tersebut disoroti pengamat pendidikan NTB, Dr. Syafril M.Pd. Ia mengatakan, pihak Dinas Dikbud NTB seharusnya segera menyelesaikan masalah PPDB SMA di Mataram. “Rangkaian pelaksanaan PPDB SMA ini sudah lewat beberapa minggu. Termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) juga telah selesai. Sedangkan, di luar sana masih ada siswa yang belum mendapat kejelasan, padahal teman-temannya sudah mulai bersekolah. Ini bisa mempengaruhi psikis mereka, jadi tolong masalah ini segera diselesaikan,” ungkap Syafril yang juga Sekretaris Rektor I Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Sabtu, 22 Juli 2023. Penyelesaian masalah ini juga, seharusnya diikuti dengan sikap tegas dari Dinas Dikbud NTB. Pasalnya, sejauh ini sikap tersebut tidak terlihat dalam proses menyelesaikan masalah PPDB SMA jalur zonasi. Baca Juga : Siswa yang Belum Kebagian Sekolah saat PPDB 2203 Dapat Kemudahan Cerita Orang Tua Murid Melihat Kecurangan PPDB: Saya Hanya Bisa Tertawa Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek PPDB 2023 Sarat Masalah, Kemendikbud Sebut Sistem Zonasi Menyimpang dari Tujuan Utama 260 Siswa di Mataram Belum Dapat Sekolah pada PPDB 2023 Miris! SDN 31 Mataram Hanya Dapat 4 Siswa saat PPDB 2023 Akibat Polemik PPDB 2023, Sekolah Swasta Dipaksa Bersaing Dapatkan Siswa Baru 3 SDN di Kota Mataram Tidak Kebagian Siswa saat PPDB 2023 “Isu dan temuan yang berkembang di masyarakat banyak sekali. Mulai dari mengubah Kartu Keluarga (KK), titipan oknum anggota DPRD, sampai membayar sejumlah uang agar keterima di sekolah. Tetapi, saya lihat Dinas Dikbud NTB sebagai pemangku kebijakan tidak tegas terhadap itu,” jelas mantan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Ummat ini Bahkan, ada masyarakat yang menuntut haknya untuk bersekolah di sekolah dekat rumahnya yang menjadi zonasinya, juga terabaikan. “Seharusnya pihak Dinas Dikbud NTB tegas terhadap aduan dari masyarakat tersebut. Benar-benar mengecek apakah laporan tersebut benar atau tidak. Jangan hanya sekadar, sekolah ini sudah penuh, maka didistribusikan ke sekolah yang masih ada kuotanya,” tambahnya. Sebagai bagian dari pemerintah, Dinas Dikbud NTB juga seharusnya mengimplementasikan prinsip-prinsip dari good governance, salah satunya transparansi. Baca Juga : Siswa yang Belum Kebagian Sekolah saat PPDB 2203 Dapat Kemudahan Cerita Orang Tua Murid Melihat Kecurangan PPDB: Saya Hanya Bisa Tertawa Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek PPDB 2023 Sarat Masalah, Kemendikbud Sebut Sistem Zonasi Menyimpang dari Tujuan Utama 260 Siswa di Mataram Belum Dapat Sekolah pada PPDB 2023 Miris! SDN 31 Mataram Hanya Dapat 4 Siswa saat PPDB 2023 Akibat Polemik PPDB 2023, Sekolah Swasta Dipaksa Bersaing Dapatkan Siswa Baru 3 SDN di Kota Mataram Tidak Kebagian Siswa saat PPDB 2023 “Karena protes-protes masyarakat yang tidak terima atas hasil PPDB ini, saya pikir akibat tidak transparannya keputusan yang dibuat. Contohnya, ada masyarakat yang menganggap sesuai zonasi tetapi tidak diterima, maka sampaikan berapa jarak terdekat dan terjauh yang diterima di sekolah itu. Sehingga, jika ternyata masyarakat yang tidak diterima lebih jauh jaraknya, maka wajar tidak diterima dan bisa didistribusikan ke sekolah lain,” lanjutnya. Namun, jika masyarakat yang jaraknya masih masuk dalam kriteria tetapi tidak diterima, maka perlu verifikasi ulang terhadap siswa yang lulus di sekolah itu. “Sehingga isu maupun temuan yang berkembang di masyarakat, bisa terbuktikan. Tidak apa-apa, jika harus verifikasi ulang dilaksanakan untuk memperjelas dan membuat prosesnya panjang. Daripada, prosesnya panjang tetapi malah menambah masalah dan masalahnya tidak terselesaikan,” tuturnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan menerangkan, masalah PPDB yang terjadi karena keterbatasan jumlah daya tampung sekolah. Baca Juga : Siswa yang Belum Kebagian Sekolah saat PPDB 2203 Dapat Kemudahan Cerita Orang Tua Murid Melihat Kecurangan PPDB: Saya Hanya Bisa Tertawa Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek PPDB 2023 Sarat Masalah, Kemendikbud Sebut Sistem Zonasi Menyimpang dari Tujuan Utama 260 Siswa di Mataram Belum Dapat Sekolah pada PPDB 2023 Miris! SDN 31 Mataram Hanya Dapat 4 Siswa saat PPDB 2023 Akibat Polemik PPDB 2023, Sekolah Swasta Dipaksa Bersaing Dapatkan Siswa Baru 3 SDN di Kota Mataram Tidak Kebagian Siswa saat PPDB 2023 “Kemampuan daya tampung sekolah di Kota Mataram sangat terbatas untuk beberapa sekolah tertentu yang diminati masyarakat. Serta, terdapat masyarakat yang sudah diterima pada sekolah tertentu, namun tetap menginginkan sekolah lainnya,” terangnya, Rabu, 19 Juli 2023. Sehingga, keputusan mendistribusikan siswa yang tidak diterima di jalur zonasi, agar setiap sekolah merata keterisiannya. Keputusan tersebut sesuai dengan aturan, tugas, dan kewenangan. “Dikbud sesuai tugas dan kewenangannya yang ditugaskan. Pada Permendikbud dan Pergub 2021 melakukan distribusi ke sekolah-sekolah yang masih tersedia kuota peserta didik baru,” ujarnya. (JEF) Baca Juga : Siswa yang Belum Kebagian Sekolah saat PPDB 2203 Dapat Kemudahan Cerita Orang Tua Murid Melihat Kecurangan PPDB: Saya Hanya Bisa Tertawa Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek PPDB 2023 Sarat Masalah, Kemendikbud Sebut Sistem Zonasi Menyimpang dari Tujuan Utama 260 Siswa di Mataram Belum Dapat Sekolah pada PPDB 2023 Miris! SDN 31 Mataram Hanya Dapat 4 Siswa saat PPDB 2023 Akibat Polemik PPDB 2023, Sekolah Swasta Dipaksa Bersaing Dapatkan Siswa Baru 3 SDN di Kota Mataram Tidak Kebagian Siswa saat PPDB 2023