Lebih jauh ia menjelaskan, anggaran yang berasal dari DBHCHT itu pemasukan terbesarnya dari daerah penghasil, sehingga harusnya dimaksimalkan untuk membantu daerah yang terkena dampak.
“Anggaran yang didrop dari pusat kan banyak dari terutama dari daerah penghasil,” kata politisi PDIP itu.
Ia menegaskan, agar pemerintah daerah jangan berpangku tangan dalam menyelesaikan persoalan kerugian itu. Sebab, menurutnya ada tanggung jawab bagi daerah terhadap seluruh faktor yang menyebabkan kerugian.
Baca Juga:
- Jaksa Lawan Putusan Hakim, Tak Terima Bos PT GNE dan PT BAL Divonis Ringan
- WN Italia Dilaporkan ke Imigrasi Gegara Tipu dan Umpat Masyarakat Lombok Utara
- LGBT Penyumbang Kasus HIV/AIDS Terbanyak di Lombok Timur, Pentingnya Kemauan Berobat
- Pasien BPJS Lombok Timur Keluhkan Kekosongan Obat di Puskesmas
“Daerah jangan tinggal diam dong, jangan hasilnya diambil tapi ada masalah lari, masalahnya atasi dong,” ujarnya.
Sejauh ini ia mengatakan, akan terus berupaya agar pimpinan DPRD segera mengatensi persoalan kerugian yang dialami oleh para petani tembakau.
“Kami mendorong terus pimpinan,” tandasnya. (ADH)
