Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lalu Gita Ariadi mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilkada NTB di tahun 2024 tidak boleh berbiaya tinggi.
“Kan prinsipnya Pilkada serentak, itu artinya bagaimana melaksanakan proses-proses pesta demokrasi tidak boleh high cost, harus ada efisiensinya, ini bagian dari upaya pemerintah,” ujarnya kepada NTB Satu Senin, 19 Juni 2023.
Baca Juga:
- Angin Kencang Terjang Suela: Atap Rumah Copot, Pohon Tumbang Tutupi Jalur Sembalun
- Tarik Ulur Wacana Pilkada Lewat DPRD: Pemerintah-DPR Klarifikasi, Parpol Terbelah
- Gubernur Iqbal Berangkatkan 33 Jemaah: Mereka yang Bekerja dalam Sunyi, Dibalas Ibadah Umrah
- Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Hutan Penyebab Bencana Sumatra
Ia melanjutkan, pada saat pembahasan pemangkasan anggaran telah dirasionalisasi setiap anggaran yang dinilai tidak lagi relevan bagi pembiayaan Pilkada di tahun 2024.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov telah memangkas usulan anggaran KPU NTB yang awalnya senilai Rp377 miliar kini menjadi Rp250 miliar.
Pemangkasan itu berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD bersama dengan seluruh stakeholder terkait. Bahkan akan ada pemangkasan anggaran lagi yang dilakukan oleh TAPD dan direncanakan sebesar 50 persen.
