Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lalu Gita Ariadi mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilkada NTB di tahun 2024 tidak boleh berbiaya tinggi.
“Kan prinsipnya Pilkada serentak, itu artinya bagaimana melaksanakan proses-proses pesta demokrasi tidak boleh high cost, harus ada efisiensinya, ini bagian dari upaya pemerintah,” ujarnya kepada NTB Satu Senin, 19 Juni 2023.
Baca Juga:
- Ancaman Hutan Terakhir Kota Bima di Tengah Anggaran BTT yang Terkuras
- Peredaran Rokok Ilegal di Mataram Gunakan Modus Baru, Kenali Ciri-cirinya agar Tak tertipu
- Belajar dari Cepe Rima-Karawi’i Ri’i, Model Deep Learning Berbasis Kearifan Lokal Bima-Dompu
- Selain G30S/PKI, Simak 10 Daftar Film Perjuangan Indonesia Terbaik Sepanjang Masa
Ia melanjutkan, pada saat pembahasan pemangkasan anggaran telah dirasionalisasi setiap anggaran yang dinilai tidak lagi relevan bagi pembiayaan Pilkada di tahun 2024.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov telah memangkas usulan anggaran KPU NTB yang awalnya senilai Rp377 miliar kini menjadi Rp250 miliar.
Pemangkasan itu berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD bersama dengan seluruh stakeholder terkait. Bahkan akan ada pemangkasan anggaran lagi yang dilakukan oleh TAPD dan direncanakan sebesar 50 persen.
