Terdakwa Kasus Saprodi Cetak Sawah Bima Minta Dua Orang ini Jadi Tersangka

Mataram (NTB Satu) - Salah satu terdakwa kasus korupsi proyek Saprodi cetak sawah Bima, Muhammad meminta Abdul Rauf dan Subagiyono menjadi tersangka. "Saya memohon kepada majelis hakim supaya memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menetapkan saksi Abdul Rauf dan Subagiyono menjadi tersangka," ucap Muhammad saat membacakan nota pledoi di ruang sidang PN Tipikor Mataram, Senin, 29 Mei 2023. Dalam tuntutan penuntut umum, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5,1 miliar dibebankan kepada Abdul Rauf dan Subagiyono. Saksi Abdul Rauf dibebankan uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar, dan Subagiyono sejumlah Rp31 juta. "Mereka berdua menanggung sebesar Rp2,480 miliar. Sedangkan sisanya kami tanggung bertiga masing-masing Rp877 juta," sebut mantan Kabid RPL-PT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (PTPH) Kabupaten Bima ini. Lihat juga: Muhammad juga mempertanyakan sikap Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut. Padahal, sudah jelas dalam tuntutan para terdakwa, Abdul Rauf dan Subagiyono turut bertanggung jawab mengganti uang kerugian negara. "Kami pertanyakan kenapa sampai saat ini mereka belum menjadi tersangka, padahal sudah jelas mereka juga ikut bertanggung atas kerugian negara," tanyanya. Pembelaan lainnya, dia mengaku tidak mendapat keuntungan apapun dalam proyek Saprodi tersebut. Justru dirinya merasa rugi hingga Rp318 juta. Uang itu muncul akibat kelebihan membayar kepada sejumlah rekanan. Seharusnya, dia membayar KUPT pertanian sebesar Rp6,7 miliar, namun justru Rp7,050 miliar."Saya bukan untung malah rugi akibat kelebihan bayar," tegasnya. Sedangkan soal tuntutan penuntut umum selama 8 tahun penjara terhadap dirinya, Muhammad memohon agar majelis hakim memberi keringanan. Lihat juga: Pasalnya, dalam perkara ini dia mengaku hanya membantu Kepala Dinas Pertanian menyukseskan program tersebut. "Saya tidak bermaksud melakukan perbuatan pidana, tetapi saya hanya membantu," jelasnya. Berita sebelumnya, tiga terdakwa yakni M. Tayeb, Muhammad dan Nur Mayangsari dengan tuntutan berbeda. M. Tayeb dan Nur Mayangsari sama-sama 9 tahun 6 bulan. Sedangkan Muhammad selama 8 tahun 6 bulan terhadap Muhammad. Selain penjara, M. Tayeb juga dibebankan membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. JPU juga menuntut membayar uang pengganti Rp864 juta. Sementara Nur Mayangsari, JPU membebankannya membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Kemudian uang pengganti sebesar Rp877 juta. Sedangkan untuk terdakwa Muhammad, membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Selain itu dia mesti membayar uang pengganti sebesar Rp877 juta. Lihat juga: "Jika para terdakwa tidak mengganti uang tersebut setelah ada putusan hakim yang kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk negara, jika tidak memiliki harta maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 tahun 9 bulan penjara," kata Jaksa penuntut umum Andang Setyo Nugroho. Sebagai informasi, tahun 2016 pemerintah Kabupaten Bima mendapat program cetak sawah baru dan bantuan Saprodi bersumber dari APBN. Kabupaten Bima mendapat kucuran dana Rp14,4 miliar untuk 241 kelompok tani. Rinciannya, 83 kelompok tani mendapat Rp5,6 miliar dan 158 kelompok tani mendapat Rp8,9 miliar. Dana tersebut cair dalam dua tahap. Pertama, sebesar Rp10,1 miliar dan kedua Rp4,1 miliar. Namun dana bantuan itu dicairkan kepada 241 kelompok tani hanya Rp9,3 miliar. Akibatnya, muncul kerugian negara sebesar Rp5,1 miliar berdasarkan hasil audit BPKP NTB dari total angaran Rp14,4 miliar. (KHN) Lihat juga: