Mataram (NTBSatu) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB menegaskan, pentingnya pengelolaan APBN yang adaptif dan tepat sasaran. Terlebih, di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik regional dan gangguan rantai pasok.
Hal ini Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani sampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Semester I 2025, di Aula KPPN Mataram, Rabu, 22 Januari 2025.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan global saat ini, seperti konflik regional yang memengaruhi rantai pasok dan investasi, harus diantisipasi dengan langkah konkret,” tegasnya.
Ratih menjelaskan, pemerintah pusat telah menginstruksikan pengelolaan APBN secara disiplin, dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan pengeluaran non-prioritas.
“Arahan presiden jelas. Hentikan pengeluaran yang tidak relevan, seperti seremoni dan kajian berulang. Anggaran harus difokuskan untuk program prioritas, yang langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, reformasi subsidi dan perlindungan sosial juga menjadi perhatian agar manfaatnya lebih tepat sasaran, khususnya untuk masyarakat rentan.
Langkah ini, menurut Ratih, untuk memastikan belanja negara mampu menjaga momentum pembangunan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Fokus pada Efisiensi dan Dampak Langsung
Dalam arahannya, Ratih menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pelaksanaan APBN 2025. Pemerintah mengutamakan efisiensi belanja negara dengan mengurangi pengeluaran non prioritas, seperti kegiatan seremoni dan kajian yang tidak berdampak langsung.
“Semua kebijakan harus fokus pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial juga harus lebih berkeadilan,” jelasnya.
Langkah efisiensi ini, lanjutnya, menjadi semakin mendesak mengingat tantangan global yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi domestik. Pihaknya, juga mendorong digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Alokasi APBN NTB 2025
Ratih menjelaskan, alokasi APBN untuk Provinsi NTB pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp27,02 triliun. Dengan rincian, Rp7,13 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) melalui 375 satuan kerja. Sementara, Rp20,07 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD).
“Anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan di NTB. Namun, fleksibilitas tetap diperlukan, karena pagu anggaran bisa berubah sesuai perkembangan fiskal dan ekonomi,” ungkapnya.
Ratih juga mengapresiasi capaian tinggi Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) NTB, yang berada di peringkat kedua secara nasional selama tiga tahun terakhir.
Sebagai bentuk penghargaan, Kanwil DJPb memberikan apresiasi kepada satker dengan kinerja terbaik dalam delapan kategori. Termasuk, satker dengan nilai IKPA 100 persen dan satker dengan pengelolaan anggaran terbaik berdasarkan kategori pagu DIPA.
“Prestasi ini mencerminkan sinergi yang baik antara satker dan Bendahara Umum Negara. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, efisiensi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan,” ungkap Ratih.
Rakorda ini menjadi langkah awal bagi Kanwil DJPb NTB, untuk memastikan pengelolaan APBN 2025 yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Ratih menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang bersih dan transparan. Pihaknya berkomitmen untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun.
“Integritas dan profesionalisme adalah pilar utama pengelolaan APBN yang kredibel,” tutup Ratih. (*)
