Menakar Urgensi Rencana Kunker Anggota DPRD NTB ke Luar Negeri

Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD NTB berencana akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dengan tujuan ke Dubai dan Australia dalam waktu dekat.

Kunjungan kerja tersebut sontak mendapat sorotan publik. Pasalnya kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.

Bukan hanya mendapat atensi publik, lebih dari itu dua Partai yakni Gerindra dan PDIP dengan tegas menolak semua rencana untuk melakukan kunjungan kerja tersebut.

Sekretaris Partai Gerindra NTB Ali Ustman Alkhairi menilai bahwa kunjungan itu menurutnya tidak etis. Juga tidak menunjukan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi daerah dan masyarakat.

“Mengingat kondisi keuangan daerah masih belum stabil,” ujarnya.

Senada dengan Partai Gerindra, Ketua PDIP NTB Rachmat Hidayat juga menunjukan sikapnya terkait dengan rencana kunjungan kerja itu. Ia mempertanyakan apa dampak kunker itu dalam kondisi NTB yang saat ini sedang diterpa kondisi ekonomi.

“Apa urgensinya kunker bagi 65 anggota DPRD NTB ? Jelas kami tidak mengizinkan kader kami di DPRD NTB ikut kunker itu,” tegas anggota DPR RI itu.

Kemudian Partai Keadilan Sejahtera juga tengah berembug dengan jelas sikap yang akan diambil nantinya dalam agenda kunker keluar negeri ini.

Dikonfirmasi, Ketua DPW PKS NTB Yek Agil mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji rencana itu.

“Nanti kami akan dengar kajian dari fraksi PKS dulu sebagai perpanjangan tangan partai di DPRD. Kalau mereka menerima atau menolak, tentu harus ada alasan mengapa bersikap seperti itu,” papar Yek Agil.

Melihat polemik itu, pengamat politik UIN Mataram Dr. Ihsan Hamid menjelaskan secara terperinci serta menakar sejauh mana substansi dan urgensi kunjungan kerja tersebut.

Dr. Ihsan melihat kunker ke luar negeri tidak selamanya buruk. Tetapi dalam konteks sekarang rencana untuk melakukan kunjungan keluar negeri sangatlah tidak tepat.

Beberapa alasan mendasar yang menyebabkan kunjungan kerja itu sangat tidak produktif.

Pertama menurut Ihsan bahwa jelas di dalam internal DPRD sendiri ada fraksi menyatakan penolakan terhadap rencana kunker tersebut.

Itu menandakan bahwa kunker tersebut dikhawatirkan hanya untuk menghabiskan anggran saja di tengah kondisi keuangan daerah sedang defisit.

“Pertama wajar dua fraksi menolak karena telah memahami dan tidak substansi serta belum prioritas,” jelas Dr. Ihsan kepada NTB Satu Kamis 16 Maret 2023

Dalam agenda kunjungan kerja tidak seharusnya ke luar negeri. Sebab banyak daerah di Indonesia yang bisa menjadi tujuan kunjungan. Misalnya terkait dengan penataan wilayah, informasi serta tata kelola pemerintah yang bersih dan demokratis.

Kedua, alasan kunker tersebut belum tepat untuk saat ini yakni tidak adanya hal yang mendasar dan memihak pada keberlanjutan efek pembangunan bagi daerah. Sebab kunjungan itu tidak relevan dengan kondisi yang ada di NTB.

Menurutnya, rencana kunker saat ini akan dianggap oleh publik bahwa DPRD telah melupakan sensitivitas sosialnya dan keadilan serta perasaan masyarakat, dikarenakan memakasakan kunker dalam waktu yang belum tepat.

Ia memandang anggaran untuk kunker tersebut tidaklah produktif. Sebab masih banyak UMKM yang ada di daerah yang membutuhkan modal melalui pokok-pokok pikiran dewan, dan paradoksnya pokir tersebut tidak terselesaikan.

“Terlalu ironis di tengah kekurangan, dewan pergi jalan-jalan dengan dalih kunker. Posisi keuangan daerah itu lagi defisit, pokir-pokir dewan belum terbayarkan, kenapa itu saja belum terselesaikan,” kata Dr. Ihsan. (ADH)