Mataram (NTBSatu) – Dugaan permintaan uang saat proses keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) di Kepolisian mengemuka di publik. Terkait hal itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto ikut berkomentar.
Kapolda mengimbau masyarakat agar sama-sama melakukan kontrol terhadap proses RJ. Bahkan secara tegas ia meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan ada oknum kepolisian yang meminta uang.
“Soal RJ ini tolong sampaikan ke saya jika ada oknum Polisi yang meminta duit,” tegas Kapolda, Rabu 15 Maret 2023.
Lanjut Kapolda, semua prosedur tentang RJ itu, penyelesaiannya terjadi di luar persidangan. “Syaratnya adalah adanya kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikannya. Sifatnya tidak bisa terlimitasi dengan aturan yang lebih detail,” jelasnya.
Masih menurut Jenderal bintang dua itu, aturan RJ tersebut, yaitu antara dua pihak yang tengah berkonflik. Ia pun menjelaskan beberapa kasus yang tidak bisa masuk RJ.
“Tipikor itu tidak bisa RJ. Selanjutnya kasus pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, kasus kesusilaan yang mengganggu kehormatan korban,” bebernya.
Terkait hal itu, Kapolda mengungkapkan, pihaknya terus melakukan evaluasi kewenangan RJ tersebut.
Di situasi lain, Kapolda menjelaskan penerapan RJ karena kondisi Lapas tidak lagi seimbang antara tempat dan jumlah narapidana. “Lapas tidak lagi seimbang antara tempat dan napi. Kondisi itu mempengaruhi juga besarnya biaya di Lapas,” sebutnya.
Kapolda juga saat ini tengah melakukan komunikasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan agar antara lembaga APH bisa bersinergi untuk RJ. (MIL)
Lihat juga:
- NTB Masuk 5 Besar Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Terbaik 2025
- DPRD Dorong Baznas Sumbawa Inovatif dan Siap Kejar Target ZIS Rp10 Miliar
- Bupati Sumbawa Lantik Pengurus Baznas 2025-2030, Targetkan ZIS Rp10 Miliar per Tahun
- Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Pemecatan 26 Pegawai Pajak
- Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Prabowo: Wamen, Kepala BP BUMN hingga Gubernur Papua
