Mataram (NTB Satu) – Indonesia secara indeks demokrasi tahun 2022 menurut Economist Intelligence Unit (EIU) berada di kategori demokrasi tidak sempurna.
Idealnya sebuah negara demokrasi matang berada pada kategori demokrasi penuh. Namun, dari indeks EIU nilai Indonesia lebih tinggi, yakni 6,71 dari rerata global 5,29.
Indeks lain, seperti kebebasan sipil pada tahun 2022 menurut Freedom House, Indonesia pada posisi waspada. Nilainya hanya 59 di atas sedikit dari rerata global 56.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, saat kuliah umum di UIN Mataram, mengatakan, masih ada variabel demokrasi yang lemah.
“Budaya politik dan kebebasan sipil masih lemah di Indonesia,” ungkap Andi, Senin, 13 Maret 2023.
Hal itu mengikuti tren kemunduran demokrasi di seluruh dunia. Kondisi itu menyebabkan pertarungan politik lebih ke arah identitas bukan substansi.
“Tidak di Indonesia, tapi seluruh dunia tren kemunduran demokrasi sehingga pertarungannya menjadi siapa, bukan tentang apa dan bagaimana,” jelas Andi.
Andi menyampaikan, berharap ke depan adalah membalik tren kemunduran demokrasi menuju tren yang lebih kuat. “Terutama pada pemilu 2024 dan 2029, demokrasi menjadi lebih deliberatif,” ujarnya.
Demokrasi deliberatif adalah proses pengambilan keputusan dengan melakukan pertimbangan yang mendalam pada semua pihak. “Kita betul-betul memikirkan substansi, penawaran program dari kandidat, apa rencana kandidat, dan apa kebijakan yang partai politik tawarkan,” tambah Andi.
Tidak sekadar prosedural lagi, harus kritis, melakukan pengecekan, dan paham program kebijakan yang dibawa oleh partai dan kandidat. “Ini bakal berpengaruh terhadap 30 tahun ke depan,” jelas Andi.
Saat pemilu 2024 nanti, sebanyak 51% pemilih perempuan. Pemilu selanjutnya 2029, ada 53% pemilih perempuan.
“Tetapi pertanyaan saya, kenapa setiap pemilu, pemilih perempuan cenderung tidak memilih sesama perempuan,” ungkap Andi.
Maka dari itu, lanjut Andi, masyarakat harus tahu program yang ditawarkan oleh partai maupun kandidat. “Terkhusus untuk pemilih perempuan, apakah program yang itu sudah mengakomodir hak-hak perempuan,” pungkasnya. (JEF)
