SiLPA Mataram Tembus Rp166 Miliar, Wali Kota Pastikan Alokasi untuk Layanan Publik Prioritas
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp166,44 miliar.
Jumlah ini terdiri dari SiLPA APBD sebesar Rp156,49 miliar, SiLPA RSUD Kota Mataram sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp4,75 miliar. Kemudian, SiLPA BLUD Puskesmas se-Kota Mataram sebesar Rp5,06 miliar, serta SiLPA Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp156 juta.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, pemanfaatan SiLPA tersebut untuk mendukung program-program yang bersifat strategis dan mendesak. Khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“SiLPA adalah hasil dari efisiensi dan perencanaan fiskal yang ketat. Sekarang saatnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Mohan.
Menurutnya, prioritas pemanfaatan SiLPA untuk memenuhi kewajiban belanja wajib (mandatory spending), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Serta, untuk menutupi kebutuhan tambahan anggaran seperti gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Tak kalah penting, Pemkot juga mengalokasikan sebagian dana untuk memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC), guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Mataram.
Meski demikian, besarnya angka SiLPA juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas perencanaan dan penyerapan anggaran selama tahun berjalan.
SiLPA yang terlalu tinggi berpotensi mencerminkan ketidakefisienan pelaksanaan program atau keterlambatan belanja, terutama di sektor-sektor vital. Dalam konteks ini, akuntabilitas atas penggunaan anggaran menjadi hal yang mutlak.
Mohan menegaskan, ke depan, Pemkot Mataram akan semakin memperketat pengawasan perencanaan anggaran agar belanja dapat lebih optimal dan tepat waktu.
“Kami terus evaluasi. SiLPA harus dilihat sebagai ruang fiskal yang dimanfaatkan secara strategis, bukan sebagai cerminan kelemahan dalam pelaksanaan,” tegasnya.
Melalui pengelolaan yang lebih terarah dan transparan, Pemerintah Kota Mataram berharap SiLPA 2024 dapat menjadi instrumen penggerak percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
