Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Bappeda NTB telah mensosialisasikan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024 hingga 2026. Penyusunan RPD harus dimulai sejak Desember 2022.
Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi M.Si., mengatakan, penyusunan RPD di NTB telah dimulai sejak Desember 2022. Penyusunan RPD mesti sinkron dengan isu yang berkembang dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 hingga 2023. Selain itu, RPD juga harus sinkron dengan isu global yang kini tengah berkembang.
Isu RPJMD NTB 2019 hingga 2023 meliputi berbagai hal, yaitu, peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengendalian stabilitas harga komoditas barang, peningkatan standar hidup dan daya beli masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
“Selain itu, ada juga peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan,” ujar Iswandi, Senin, 6 Maret 2023.
Selanjutnya, Iswandi menerangkan, sampai saat ini, terdapat empat isu global yang tengah berkembang, yaitu 4C : Covid-19, Climate Change, Crisis, and Currency. Empat isu tersebut tengah diperbincangkan oleh banyak negara di dunia. Tidak jarang, negara-negara tersebut telah menyiapkan aneka program khusus untuk menanggulangi empat permasalahan tersebut.
“RPD NTB dari 2024 hingga 2026 juga harus berkonsentrasi pada isu global yang berkembang,” terang Iswandi.
Setelah disesuaikan dengan isu RPJMD 2019 hingga 2023 serta isu global, barulah RPD dapat tersusun. RPD NTB memiliki tiga pilar utama dan tiga pilar pendukung.
Pilar 1 RPD NTB akan berfokus pada pembangunan manusia berkualitas. RPD NTB harus mampu mengejar peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal, dan takwa. Untuk Pilar 2, NTB akan fokus membangunan lingkungan yang asri dan lestari, terutama soal meningkatnya daya dukung lingkungan dan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup.
“Untuk Pilar 3, NTB mesti membangun masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat NTB harus meningkat. Sehingga, dapat menghasilkan masyarakat yang mandiri serta angka kemiskinan makin menurun,” pungkas Iswandi. (GSR)
