Mataram (NTBSatu) – Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI) menjadi salah satu langkah strategis menuju Net Zero Emission 2050.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebanyak 31.89 persen dengan upaya mandiri. Dan mencapai 43.20 persen menggunakan bantuan luar negeri dalam NDC (Nationally Determinate Contribution) pada tahun 2030.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi menjelaskan, giat pemerintah daerah NTB sudah terlaksana sejak tahun 2011, dengan mengeluarkan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca dan beberapa regulasi.
Kemudian, ada rencana aksi daerah perubahan iklim di tahun 2019. Dan yang terbaru adalah dokumen PRKBI yang telah selaras dengan target indikator capaian pembangunan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTB tahun 2025-2045.
“NTB sebagai provinsi kepulauan, juga merupakan daerah dengan potensi agromaritim memang membutuhkan keberlanjutan dengan menekan emisi,” ujarnya.
Sehingga salah satu kata kunci dalam visi RPJPD NTB, lanjut Iswandi, adalah Aman Berkelanjutan.
Tentunya, ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berketahanan iklim.
Lebih detail lagi, terdapat penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission sebagai sasaran visi ketiga di dalam RPJPD NTB.
Maka dari itu, Bappeda NTB perlu mendepatkan pendampingan dalam penyusunan PRKBI yang implementatif agar rencana yang telah disusun dengan baik, terukur, dan hasilnya dapat diterapkan di masyarakat.
“Nantinya, Kami berfungsi untuk melakukan orkestrasi. Terkait dengan tehnik perhitungan, strategi penurunannya, dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” pungkas Iswandi. (*)
