Mataram (NTB Satu) – Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) bakal menuntaskan seluruh permasalahan lima wilayah daerah pariwisata super prioritas (DPSP). Untuk menunjang rancangan tersebut, pemerintah pusat telah menganggarkan anggaran sebesar Rp18 triliun.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mendapatkan alokasi dana sebesar Rp2 triliun dari pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai permasalahan, terutama soal sampah.
Kepala Dinas PUPR, Ridwan Syah mengatakan, sewaktu rapat bersama, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta tambahan anggaran untuk DPSP menjadi Rp18,9 triliun.
“Dana sebesar Rp2 triliun untuk KEK Mandalika bakal digunakan dalam jangka waktu 2023 hingga 2024. Kami bersepakat untuk lebih menekankan perihal masalah sampah dan energi terbarukan,” ungkap Ridwan, setelah melakukan rapat bersama Wakil Gubernur NTB, di Pendopo Wagub NTB, Senin, 18 Juli 2022.
Penanganan sampah sangat penting. Bahkan, Menko Marves Luhut khusus menekankan bahwa masalah sampah di KEK Mandalika beserta seluruh kawasan penyangga harus terselesaikan pada 2023, seperti di TPA Kongok, Lemer, Pengengat, dan Lingsar.
“Nanti, anggaran perihal penanganan sampah di KEK Mandalika beserta penyangganya tersebut bakal dimasukkan melalui berbagai lini, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain,” terang Ridwan.
Saat ini, pemerintah Provinsi NTB bertugas untuk memastikan bahwa dana sebesar Rp2 triliun tersebut cukup rasional untuk dilaporkan ke Kemenko Marves dalam menangani masalah persampahan dan energi terbarukan di KEK Mandalika beserta kawasan penyangganya. Apabila tidak rasional, kemungkinan besar dana tersebut tidak bakal dianggarkan.
“Melalui dana yang akan dianggarkan tersebut, kami ingin memaksimalkan berbagai usulan, seperti membuat seluruh jalan provinsi terhubung dengan KEK Mandalika, membeli lampu berbasis tenaga surya untuk penerangan seluruh jalan di Pulau Lombok, rehabilitasi hutan dan lahan,” papar Ridwan.
Apabila membicarakan kawasan penyangga KEK Mandalika, hutan-hutan di Pulau Sumbawa dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi hijau yang bakal menyumbang karbon di Pulau Lombok.
Secara garis besar, dana sebesar Rp2 triliun bakal dimanfaatkan untuk sektor konektivitas, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas keselamat jalan. Selain itu, terdapat sektor amenitas yang meliputi masalah desa wisata dan persampahan.
“Mengingat sewaktu MotoGP KEK Mandalika mengalami macet total, kami sedang menyurvei berbagai hal mengenai pembangunan jalan. Tapi, kami akan usahakan yang terbaik, seperti peningkatan ruas jalan dari simpang Songgong,” ujar Ridwan.
Sedangkan untuk jalur Keruak hingga Kuta, pemerintah Provinsi NTB bakal melanjutkan pembangunan jalan hingga 31 kilometer dengan empat lajur dua jalur.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar KEK Mandalika segera terselesaikan, terutama pada soal infrastruktur dan pengelolaan sampah. Rohmi menekankan agar empat TPA harus segera diselesaikan.
“Jadi, agar orang-orang datang ke Mandalika hijau dan bisa jadi pariwisata edukasi,” ujar Rohmi, saat memimpin rapat soal DPSP di Pendopo Wagub NTB, Senin, 18 Juli 2022.
Menurut Rohmi, apabila semua usulan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB logis, ia yakin bahwa pemerintah pusat pasti bakal mendukung. (GSR)
