Mataram (NTB Satu) – Dalam rangka menuntaskan pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan anggaran sebesar Rp2 triliun. Namun, Pemerintah Pusat memutuskan mengucurkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Anggaran tersebut dikucurkan selama dua tahun, yakni pada 2023 dan 2024.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., M.TP., mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar lima DPSP harus segera tuntas sebelum 2024. Lima daerah terkait diminta segera menginventarisasi seluruh kebutuhan. Aneka kebutuhan tersebut bakal dibagi menjadi tiga yaitu aksesibilitas, amenitas, serta sarana pendukung.
Anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk NTB tersebut bakal digunakan untuk seluruh biaya pembenahan.
“Salah satunya pembangunan jalan, yaitu lanjutan pelebaran ruas jalan Kuta – Keruak dari perempatan Sunggung Mandalika – Pelabuhan Awang dan ruas jalan Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat. Total anggaran yang dibutukan Rp222 miliar,” ungkap Ridwan, ditemui NTB Satu, Jumat, 26 Agustus 2022.
Sementara untuk pengolahan sampah, Pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan agar TPA Pengengat, TPA Kebon Kongok, TPA Lemer, dan lain-lain agar mendapat pembenahan. Total dana yang dianggarkan berjumlah Rp300 miliar.
“Masalah sampah harus terselesaikan pada 2023,” papar Ridwan.
Selain itu, mengikuti arahan dari Presiden, tujuh desa di sekitar KEK Mandalika harus segera dibenahi seluruh kebutuhan infrastrukturnya, seperti jalan, air bersih, dan pengadaan sejumlah homestay.
“Rumah Sakit Mandalika pun akan mengalami peningkatan kualitas berupa perlengkapan bangunan fisik serta penyediaan alat kesehatan. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp75 miliar,” terang Ridwan.
Pada awalnya Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan Rp2 triliun dengan harapan membenahi daerah penunjang KEK Mandalika, seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Pulau Sumbawa.
“Namun, Pemerintah Pusat memutuskan bahwa yang akan dibenahi hanyalah Lombok Tengah dan NTB mendapatkan anggaran final sebesar Rp1,7 triliun untuk pembenahan pada 2023 dan 2024,” pungkas Ridwan. (GSR)
