Utang Pemprov NTB Tersisa Rp104 Miliar

Mataram (NTB Satu) - Keinginan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, untuk tidak meninggalkan utang sebelum selesai masa jabatannya, nampaknya menunjukkan tren yang positif. Hal itu dibuktikan dengan catatan penyelesaian utang yang dilakukan oleh Pemprov NTB terus mengalami peningkatan. Asisten III (Administrasi dan Umum) Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad mengatakan, kondisi utang Pemprov NTB per Jumat, 1 September 2023, tersisa Rp104 miliar dari total Rp639,40 miliar. Berita Terkini: "Kewajiban jangka pendek 2023 kita sisanya tinggal Rp104 miliar. Berarti kalau kita persentasekan tinggal 16 persen. Intinya di bawah 20 persen. Berarti 80 persen lebih yang sudah kita tuntaskan, tinggal kurang dari 20 persen sisanya," kata Wirawan saat ditemui di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Selasa, 5 September 2023. Proses pembayaran utang, kata Wirawan, terus meningkat setiap harinya. Berdasarkan koordinasi dengan pendanaan umum daerah, minimal Rp1,5 miliar per harinya belanja pemerintah, dialokasikan untuk membayar utang Pemprov NTB kepada pihak ketiga (kontraktor). "Berarti kalau kita asumsikan, misalkan 25 hari kerja aja selama satu bulan, berarti Rp37 - Rp40 miliar, maka asumsinya sekitar November selesai lah," terangnya. Wirawan mengatakan, dari angka tersebut, tidak menutup kemungkinan diakselerasi atau dipercepat, jika ada kas atau uang masuk dalam bentuk yang signifikan digelontorkan ke Pemprov NTB. Misalnya, transport Dana Bagi Hasil atau transport dari Dana Bagi Hasil PT AMNT. "Memang kita menempatkan pembayaran utang itu sebagai prioritas. Selain belanja wajib seperti gaji dan operasional kantor yang bisa ditunda, misalnya pembayaran listrik dan BBM. Tapi diluar itu, utang menjadi prioritas," ujarnya. Disinggung soal utang Pemprov NTB tahun 2023. Wirawan tidak berbicara banyak. Untuk 2023 ini sedang melaksanakan proses pembahasan KUA PPAS. Setelah itu, nanti akan ditetapkan APBD Perubahan 2023 yang dibahas di RAPBD. Berita Terkini: Di dalam pembahasan itu, disepakati akan ada rasionalisasi sebesar Rp100 miliar, dari total yang diajukan sebesar Rp280 miliar. Rasionalisasi tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Sehingga dengan dipangkasnya beberapa item target pendapatan yang dipastikan tidak memenuhi target, seperti Gili Trawangan, akan mengurangi beban anggaran belanja pemerintah. "Belanjanya itu terpangkas, sehingga nanti harapannya, biaya tidak naik yang begitu besar antara belanja dengan pendapatan," jelas Mantan Kepala BRIDA NTB itu. Selain itu, rasionalisasi juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi, agar tidak ada beban utang yang di bawa pada tahun 2024. Guna mewujudkan itu, semua pendapatan yang diestimasikan di tahun 2023, harus yang betul-betul sudah disusun berdasarkan kerangka anggaran dan kerangka regulasi. Misalnya, PT AMNT, kerangka regulasinya sudah jelas, ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Undang-undang Minerba. Sementara itu, kerangka anggarannya jumlahnya pasti. "Kalau itu terealisasi maka kita akan melangkah ke 2024 dalam posisi zero utang, ya kalaupun ada sedikit-sedikit lah, dalam batas yang sangat minimalis. Maka kita doakan target pendapatan kita terealisasi," harapnya. Terpisah, Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengatakan, terkait penyelesaian utang, ia mengakui jika itu merupakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam hal ini, ia optimis untuk menyelesaikan utang tersebut. "Oh iya, untuk utang itu tugas saya untuk menyelesaikannya, Insyaallah," ujarnya. Proses pembayaran utang, kata Miq Gite, masih terkendala anggaran, dan kondisi ini bukan hanya terjadi di NTB saja. Seluruh daerah mengalami hal yang sama, yakni ketidaksesuaian antara anggaran belanja dengan pendapatan daerah. Berita Terkini: "Kemarin kami rapat Setda seluruh Indonesia, kebetulan saya ketuanya, kami buka-bukaan bagaimana situasi daerah satu dengan kainnya. Situasinya sama, jadi kebangkitan ekonomi yang kita harapkan pasca Covid-19 itu masih berproses," jelasnya. Sebagai Informasi, Pemprov NTB memiliki total kewajiban jangka pendek sebesar Rp639,40 milyar. Hal itu sesuai yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sudah dituntaskan pembayarannya sebesar Rp535.4 milyar atau sebesar 84 persen. Kewajiban jangka pendek sebesar itu terdiri dari kewajiban kontraktual sebesar Rp420,73 milyar dan kewajiban non kontraktual seperti belanja pegawai, belanja jasa, iuran BPJS, belanja operasional (listrik & telepun), dan utang BLUD. (MYM)