Mataram (NTB Satu) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah NTB telah menganggarkan lebih dari Rp16 miliar untuk pengadaan alat kontrasepsi guna mencegah kasus stunting yang kian meningkat.
Pada tahun 2022 lalu, NTB tercatat merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi secara nasional. Selain itu, Di NTB terdapat 350 ribu keluarga berpotensi stunting.
Baca Juga:
- Dewan Sayangkan Silang Informasi Pansel Bank NTB Syariah
- Interpelasi DAK 2024: Jalan Terjal Fraksi Pengusul, Tanda Tanya Publik untuk Kubu Penolak
- Lima Siswa SD di Lombok Tengah Diduga Keracunan MBG
- Sesalkan Pernyataan Prof. Asikin, Maman: Audit Investigasi Dulu, Jangan Langsung Bicara Pansel
“Angka stunting di NTB menginjak 32 persen. Kita harus bekerja keras agar angak stunting bisa 14 persen pada tahun 2024 nanti,” ujar Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Lalu Makripuddin pada Evaluasi Stunting Terpadu, Kamis 22 Juni 2023.
Empat faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya stunting antara lain melahirkan pada usia muda, terlalu sering melahirkan, jarak yang dekat antara kelahiran pertamanya dengan kelahiran berikutnya, dan melahirkan pada usia tua.
