Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengusut dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI).
Terbaru, jaksa telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB dan meminta mengaudit kerugian negara.
“Masih berproses. Kami sudah ke (berkoordinasi dengan) BPKP NTB,” kata Kepala Kejati NTB, Bambang Gunawan kepada NTBSatu, Kamis, 48 Maret 2024.
Setelah mengantongi hasil audit BPKP dan memiliki dua alat bukti yang kuat, sambung Bambang, pihaknya akan segera menetapkan tersangka.
Sembari menunggu itu, serangkaian proses lain juga masih dilakukan penyidik kejaksaan. Salah satunya, melanjutkan agenda pemeriksaan para saksi.
Berita Terkini:
- Peternak Menjerit, Ratusan Sapi Kurban Terancam Mati di Pelabuhan Gili Mas
- Harga Jagung Anjlok di Pulau Sumbawa, PWPM NTB Desak Gudang Nakal Disanksi
- Mahasiswa Sosiologi Unram Dukung Program Kemandirian Pemasyarakatan Melalui PKL di Bapas Kelas I Mataram
- Protes Pemkab Lobar, Warga Tanam Pisang di Jalan Rusak Terong Tawah
Diakui Kajati, hingga kini proses permintaan keterangan sejumlah pihak masih dilakukannya. Termasuk ratusan kelompok pertanian porang yang menerima bantuan KUR dan manajemen BSI.
“Jadi masih berproses. Nanti kalau sudah ada (hasil audit) dan sebagainya, penetapan tersangka,” jelasnya.
Penyidikan KUR BSI berkaitan dengan penyaluran kepada sejumlah petani porang yang ada di Lombok Barat tahun 2022-2023. Nilainya mencapai Rp13 miliar.
Kasus ini sudah naik penyidikan sejak awal Maret 2024. Dugaannya, ada penyalahgunaan dana KUR untuk petani porang dan penyaluran KUR terindikasi tidak tepat sasaran hingga adanya kelompok fiktif. (KHN)
