Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
-
Pemerintahan
Kebijakan Baru KKP Ancam Produksi Ikan di NTB
Mataram (NTBSatu) – Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang izin terkait kapal dinilai mempersulit nelayan. Izin terkait kapal yang…
Read More » -
Pemerintahan
Pasar Belum Jelas, Pabrik Garam di Bima Perlu Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
Mataram (NTBSatu) – Pabrik Garam yang berada di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sudah mulai beroperasi. Meski begitu, keberadaan…
Read More » -
Pemerintahan
Pemprov NTB Dorong Pemerintah Pusat Segera Keluarkan Skenario Wujudkan Swasembada Garam 2027
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan swasembada garam nasional pada tahun 2027. Kepala Dinas…
Read More » -
Pemerintahan
Wujudkan Swasembada Nasional, Pemprov NTB Tekankan Pembangunan Sentra Garam di Daerah
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan swasembada garam nasional pada tahun 2027. Demikian Kepala Dinas…
Read More » -
Pemerintahan
Pemprov NTB Maksimalkan Kinerja BLUD Sektor Kelautan dan Perikanan Dongkrak PAD
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak tiga Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB, bisa diandalkan untuk…
Read More » -
Pemerintahan
Habiskan Rp10 Miliar, Pabrik Garam di Bima Terhimpit Modal Usaha
Mataram (NTBSatu) – Pembangunan Pabrik Garam di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah rampung dan mulai beroperasi. “Sebenarnya sudah…
Read More » -
Hukrim
KPK Turun Tangan Telusuri Tumpang Tindih Izin Pengelolaan Kawasan Laut di Perairan Sekaroh Lombok Timur
Mataram (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendalami sengketa antara dua perusahaan asing yang saling klaim atas hak pengelolaan kawasan…
Read More »
