KKP Tingkatkan Kapasitas dan Pemahaman Pelaku Usaha Terkait Pemanfaatan Ruang Laut
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggelar kegiatan sosialisasi pembinaan pemanfaatan ruang laut kepada pelaku usaha.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Inn, Kota Mataram, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Merupakan perdana diselenggarakan di NTB.
Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut KKP, Amerh Hakim menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang laut.
“Pentingnya penataan ruang laut sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan ekonomi biru. Yang bertujuan melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan,” kata Hakim.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim yang juga sebagai narasumber memberikan apresiasi khusus terhadap kegiatan ini.
“Apalagi ini merupakan kegiatan perdana di NTB, yang secara khusus membahas aspek pembinaan pengelolaan ruang laut kepada pelaku usaha,” ujar Muslim.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekenomian Setda NTB ini menekankan, pentingnya sinergi dan keberlanjutan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana.
“Hal ini bisa meningkatkan pemahaman dan keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut di NTB,” tuturnya.
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Didit Eko Prasetiyo menyebutkan, perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, termasuk tata cara dan prinsip-prinsip yang harus pelaku usaha penuhi dalam memanfaatkan ruang laut secara legal dan bertanggung jawab.
Kepala Laboratorium Pemodelan dan Analisis Data Perikanan Kelautan dari Universitas Mataram (Unram), Saptono Waspodo memberikan paparan terkait identifikasi masyarakat lokal, masyarakat adat, dan/atau masyarakat hukum adat di wilayah pesisir Provinsi NTB.
“Paparan ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat pesisir sebagai subjek utama dalam perencanaan dan pengelolaan ruang laut,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan para peserta dari berbagai sektor usaha kelautan, akademisi, dan instansi pemerintah. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang laut yang partisipatif dan berkeadilan di NTB. (*)
