Pasar Belum Jelas, Pabrik Garam di Bima Perlu Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
Mataram (NTBSatu) – Pabrik Garam yang berada di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sudah mulai beroperasi.
Meski begitu, keberadaan pabrik yang dibangun dengan anggaran hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp11 miliar ini belum terlalu kompetitif dari sisi bisnis.
Alasannya, modal usaha masih terbatas. Juga, kepastian pasar belum jelas. Padahal, produksi garam di Bima merupakan yang terbesar di NTB.
“Tidak kalah penting adalah akses pasar, kendala garam di Bima adalah tidak berproduksi secara kontinu karena masih berdasarkan kebutuhan pesanan saja,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, Rabu, 30 Juli 2025.
Persoalan lain dari keberadaan pabrik garam ini adalah masalah pengelolaan. Sebab, pengelolaan pabrik garam di Bima melalui koperasi. Tapi kadang-kadang kendalanya adalah keterbatasan modal.
“Termasuk masalah teknologi mengelola pabrik ini butuh waktu menyesuaikannya,” ujarnya.
Dorong Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Atas dasar itu, Pemprov NTB mendorong Pemerintah Pusat agar pabrik garam ini bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang betul-betul mumpuni dari sisi modal, jaringan akses pasar. Termasuk mumpuni juga dalam aspek kemasan.
“Jadi maunya kita aspek pemberdayaan koperasi itu tetap berjalan, tapi harus dikombinasikan dengan kemitraan dengan pihak ketiga. Supaya kesulitan modal, pasar, dan keberlanjutan produksi tetap optimal,” jelas Muslim.
Dari sisi regulasi, kata Muslim, sangat memungkinkan pabrik garam ini untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Karena pembangunan pabrik garam di Kabupaten Bima ini di atas tanah Pemkab bima.
“Jadi saya pikir Kabupaten Bima pun punya peran sangat besar agar ini bisa berjalan dengan efektif,” ujarnya.
Terkait persoalan ini, Pemprov NTB sudah bersurat kepada koperasi yang mengelola tambak, termasuk ke Dinas Perikanan Kabupaten Bima. Tujuannya, agar mereka ikut membantu menyusun rencana bisnis pengelolaan pabrik garam, termasuk menajemen risiko dari pengelolaan itu.
“Setelah mendapat saran dari Pak Gubernur nanti kami akan melakukan konsolidasi ke sana. Dan saya sudah undang BPKP untuk melakukan pendalaman terhadap masalah tambak garam di Bima, kira-kira faktor penghambatnya ini ada di mana,” jelasnya.
“Karena kalau dibina oleh eksternal BPKP ini akan lebih mudah ditemukan celah-celah kelemahan kita, sehingga pembenahan atau perbaikan lebih mudah,” lanjutnya.
Saat ini produksi garam di pabrik ini tetap berlangsung, kemarin hasil produksinya mencapai dua ton. “Tapi dia tidak bisa kontinu karena pesanan masih terbatas,” bebernya. (*)
