Hasil Pencarian untuk: guru pppk
-
Lombok Timur
Penjelasan Pemkab Lombok Timur Soal Tuntutan Pengembalian Gaji Guru PPPK Paruh Waktu
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur memberikan tanggapan resmi tentang masalah tuntutan pengembalian gaji selama empat bulan.…
Baca Lebih Banyak » -
NTB
Guru Non-ASN NTB Desak Penataan, Minta Diangkat PPPK Penuh Waktu
Mataram (NTBSatu) – Guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian status kepegawaian mereka sebelum akhir…
Baca Lebih Banyak » -
Pemerintahan
Pemprov NTB Kawal Pengalihan Gaji PPPK Guru Ditanggung Pusat
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperjuangkan nasib ribuan tenaga pendidik daerah. Saat ini, Pemprov NTB…
Baca Lebih Banyak » -
Lombok Timur
Komitmen Kesejahteraan Guru, Pemkab Lombok Timur Pertahankan Seluruh Tenaga PPPK
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berkomitmen menjaga stabilitas tenaga pendidik dengan menjamin keberlanjutan masa kerja Aparatur…
Baca Lebih Banyak » -
Pemerintahan
Pengalihan 9.392 PPPK Paruh Waktu NTB Masih Tunggu Keputusan Pusat
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menanti keputusan resmi dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian PAN-RB terkait mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan…
Baca Lebih Banyak » -
Pemerintahan
Pemprov NTB Tunggu Regulasi Pusat Soal Skema Penggajian PPPK
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan…
Baca Lebih Banyak » -
Sumbawa Barat
Tunggu Juknis Pusat, Pemkab KSB Belum Proses Alih Status PPPK Paruh Waktu
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu kian gencar…
Baca Lebih Banyak » -
Kota Bima
Pemkot Bima Tunggu Petunjuk Pusat Terkait Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu
Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menunggu petunjuk teknis dan regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait pengalihan status…
Baca Lebih Banyak »

