Mataram (NTBSatu) – Komisi IV DPRD NTB mendukung penuh keputusan Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal yang menolak rencana pembangunan proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Penolakan itu dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan, nilai budaya, hingga keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata Rinjani
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto mengatakan, keputusan Gubernur NTB tersebut tentu memiliki dasar pertimbangan yang matang. Khususnya, menyangkut aspek konservasi lingkungan dan perlindungan kawasan Rinjani sebagai warisan alam dunia.
“Ya saya rasa penolakan dari Gubernur itu kan ada dasarnya mungkin, ada dasar pertimbangannya. Kami juga mendukung itu, karena menurut pertimbangan pemerintah mungkin dari segi kebijakan konservasi lingkungan,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 20 Mei 2026.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat ini memang memprioritaskan perlindungan dan kelestarian ekosistem di kawasan Gunung Rinjani. Kehadiran proyek kereta gantung dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi kerusakan alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan di kawasan konservasi tersebut.
“Pemprov NTB memprioritaskan perlindungan dan kelestarian ekosistem di kawasan Rinjani. Potensi kerusakan alam dengan adanya kereta gantung itu sangat mengganggu konservasi lingkungan,” katanya.
Nilai Historis dan Budaya Gunung Rinjani
Selain faktor lingkungan, Sudirsah menilai, penolakan proyek juga berkaitan erat dengan perlindungan budaya dan nilai-nilai kesakralan yang melekat di kawasan Rinjani. Ia menyebut, Gunung Rinjani bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai historis dan budaya yang masyarakat adat maupun warga sekitar jaga.
“Dari perlindungan budaya ini untuk menjaga nilai-nilai kesakralan dan situs budaya yang melekat pada kawasan Rinjani itu luar biasa. Jadi dengan ditolaknya ini, pemerintah ingin bagaimana aspek perlindungan budayanya tetap bisa terjaga dengan baik,” jelasnya.
Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur, lanjutnya, tetap mendukung pembangunan di NTB selama tidak mengorbankan aspek konservasi lingkungan maupun sosial masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam.
“Pembangunan yang kita harapkan itu pembangunan yang tidak merusak konservasi lingkungan, perlindungan budaya, dan juga tidak mengganggu masyarakat sekitar,” tegasnya.
Sudirsah juga menyoroti, dampak ekonomi yang berpotensi masyarakat lokal rasakan jika proyek kereta gantung tetap berjalan. Ia menilai, keberadaan kereta gantung bisa mempengaruhi mata pencaharian para porter dan pelaku wisata lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani.
“Kita melihat para porter dan penggiat pariwisata di situ. Kalau ada kereta gantung tentu cukup mengganggu penghasilan mereka. Maka pemerintah daerah juga mempertimbangkan itu,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya menilai langkah Gubernur NTB menolak proyek tersebut sudah tepat dan berpihak pada keberlanjutan kawasan wisata Rinjani dalam jangka panjang. “Maka kami sebagai DPRD menganggap kebijakan gubernur ini sangat tepat dan bagus,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB secara tegas menyatakan menolak pembangunan proyek kereta gantung di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Sikap tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat peresmian Pusat Informasi Geopark Rinjani di Sembalun beberapa waktu lalu. (Zani)
