Sumbawa Barat (NTBSatu) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengapresiasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Lembaga legislatif menyampaikan apresiasi tersebut dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi, Rabu, 10 Juni 2026.
Dalam hal ini, pemerintah daerah sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 12 kali beruntun. Tentu saja, prestasi ini membuktikan komitmen kuat eksekutif dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Juru bicara Fraksi Golkar H. Basuki ATR, SE menyampaikan rasa bangga atas konsistensi pemerintah daerah. Anggota dewan menilai, pencapaian tersebut menjadi modal berharga untuk menyusun perencanaan anggaran ke depan.
“Kami memuji keberhasilan pemerintah daerah yang mampu menjaga predikat WTP ini secara konsisten,” ujar juru bicara Fraksi Golkar H. Basuki ATR, SE, Rabu, 10 Juni 2026.
Selain prestasi WTP, realisasi pendapatan daerah juga mencatatkan lonjakan tajam. Bahkan, sektor pendapatan asli daerah memicu kenaikan signifikan dan memperkuat postur struktur APBD KSB.
Catatan di Balik Capaian
Namun demikian, sejumlah fraksi memberikan perhatian khusus terhadap nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Sebab, angka SiLPA daerah yang menembus Rp1,14 triliun memicu ruang diskusi hangat antaranggota dewan.
Oleh sebab itu, legislatif meminta pemerintah daerah mengevaluasi sistem penyerapan anggaran agar dana publik mengalir lebih cepat.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nurjannah S.AP berharap, eksekutif mampu memaksimalkan penggunaan dana ini.
“Pemerintah daerah perlu merancang skema belanja yang progresif agar anggaran tidak menumpuk di kas,” tegas Nurjannah.
Di samping itu, DPRD KSB juga menyoroti realisasi anggaran program sektor pertanian dan peternakan pada tahun lalu. Faktanya, angka serapan belanja dinas teknis untuk program tersebut tercatat masih berkisar 35,17 persen.
Pihak legislatif mendorong instansi terkait untuk meningkatkan pendampingan bagi para petani dan peternak lokal. Langkah ini akan meminimalisir potensi kerugian warga, saat menghadapi musim gagal panen.
Lebih lanjut, pihak dewan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap distribusi bantuan pemerintah agar menyasar warga yang tepat.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Riyan Maulana, S.AP., meminta dinas terkait mengawal program secara serius.
“Dinas terkait harus memastikan kualitas bantuan bibit agar sesuai kebutuhan riil masyarakat bawah,” tambah juru bicara Fraksi Gerindra Riyan Maulana, S.AP.
Sementara itu, Fraksi PPP-PKB mengingatkan pemerintah daerah mengenai tantangan ekonomi jangka panjang daerah. Khususnya, mereka menyarankan program diversifikasi ekonomi demi mengantisipasi penurunan kontribusi sektor pertambangan.
Fraksi PPP-PKB menyarankan pembentukan dana cadangan khusus dari surplus pendapatan sektor pertambangan saat ini. Sebab, strategi tersebut menjadi solusi jitu untuk menyokong pembiayaan pembangunan daerah di masa depan.
“Kita memerlukan instrumen dana abadi daerah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan masa depan,” jelas perwakilan Fraksi PPP-PKB Fauzan Ahmad BSA, S.E., M.M.
Rangkaian catatan strategis ini merupakan wujud fungsi pengawasan dewan demi kemajuan daerah. Dengan demikian, sinergi positif eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat. (*)
