Gubernur Iqbal Segera Bahas Penunjukkan Plt Usai Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal segera akan membahas penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat, setelah Lalu Ahmad Zaini (LAZ) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 20 Juli 2026.
”Itu akan kita bahas, segera akan kita respons dan segera akan kita bahas,” Kata Iqbal, Selasa, 21 Juli 2026.
Ia mengatakan, perlunya sosok yang akan mengisi kekosongan jabatan orang nomor satu di Lombok Barat itu. Hal ini untuk memastikan roda pemerintahan di Gumi Patut, Patuh, Patju ini berjalan dengan baik.
”Nanti kita lihat apa yang lebih tepat (Plt atau Plh),” ujarnya.
Di sisi lain, Iqbal mengakul kaget terhadap kabar OTT Bupati Lombok Barat itu. Ia berharap, kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Saya jujur sangat kaget, sekaget-kagetnya dengan kejadian OTT ini. Saya harapkan mudah-mudahan ini yang terakhir yang terjadi di NTB,” kata Iqbal.
Kasus ini, lanjut Iqbal, menjadi pelajaran untuk seluruh jajaran Pemprov NTB. Terutama pada Dinas PUPRPKP NTB. Sebab, dalam kasus ini terseret juga nama Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat.
“Ini pelajaran buat semua pihak, tadi saya juga mengingatkan. Mumpung saya sedang bersama dengan teman-teman PUPR Saya ingatkan teman-teman untuk semua memperbaiki tata kelola, menjaga good governance,” ungkapnya.
Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Ia berharap, Bupati Lombok Barat diberikan kemudahan dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita doakan mudah-mudahan kolega saya Pak Bupati Lombok Barat Diberikan kemudahan, kita akan tetap menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh KPK,” ujarnya.
Hormati Proses Hukum
Lantaran kasus ini prosesnya masih berjalan, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak menghakimi. Serta, tidak melangkahi proses hukum yang sedang berjalan.
“Jadi berikan kesempatan proses hukum untuk berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jangan melangkahi proses hukum yang ada jangan juga membuat judgement, membuat trial by media,” ungkapnya.
Kasus ini, lanjut dia, menjadi pelajaran penting bagi kabupaten dan kota lainnya. Bahkan juga buat provinsi.
“Buat kita semua dan kita harus pastikan betul-betul tata kelola yang baik Good governance dan kita niatkan ini yang terakhir yang terjadi yang kita saksikan,” tegasnya.
Setelah OTT Bupati, Iqbal berharap, Wakil Bupati sekarang menjadi garda terdepan dalam menjalankan roda birokrasi. Memastikan tata kelola pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Saya harapkan nanti sementara ini yang menjalankan tugas di sana Bu Ahda, Wakil Bupati bisa berada di garis terdepan dalam upaya untuk pembenahan ini,” tutupnya. (*)
