Mataram (NTBSatu) – Panitia pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 Cabang Olahraga Muaythai mengeluh. Mereka belum mendapatkan bayaran setelah seluruh rangkaian pekerjaan dan pertandingan selesai terlaksana.
Panitia menyampaikan keluhan tersebut melalui surat bernomor 01/Panpel/Porprov-NTB/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026. Surat itu dikirimkan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Dalam surat itu, panitia mengajukan keberatan atas penundaan pembayaran dan meminta gubernur membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
Dalam suratnya, panitia menyebut telah melaksanakan seluruh pekerjaan untuk menyukseskan pertandingan Porprov NTB 2026 cabang olahraga Muaythai. Termasuk melibatkan 19 orang yang terdiri dari panitia dan wasit/juri.
“Melalui surat ini kami mengajukan keberatan atas penundaan pembayaran upah kami yang sampai saat ini belum ada kejelasan,” demikian isi surat panitia dengan tanda tangan delapan panitia tersebut.
Panitia juga memaparkan kronologi terbentuknya kepanitiaan hingga pelaksanaan pertandingan. Awalnya, salah satu pengurus Asosiasi Muaythai Pengprov MI NTB disebut meminta Indra Gunawan untuk membantu menyukseskan kegiatan Porprov NTB 2026 cabang Muaythai.
Penunjukan panitia tersebut, menurut surat, sebelumnya telah mendapat persetujuan langsung dari Ketua KONI NTB. Namun, menjelang pelaksanaan pertandingan, terjadi dualisme dalam tubuh Asosiasi Pengurus Muaythai NTB.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan kepanitiaan tandingan yang diinisiasi Ketua Asosiasi Muaythai NTB, Eddy Sophian.
Untuk menghindari penundaan jadwal pertandingan, Ketua KONI NTB H. Mori Hanafi pada 16 Juli 2026 memutuskan melakukan penggabungan kepanitiaan.
Namun, panitia mengklaim pihak Eddy Sophian hampir tidak pernah terlibat selama pelaksanaan kegiatan. Bahkan, menurut mereka, sebelum pelaksanaan panitia dari pihak tersebut tidak pernah melakukan penanggungjawaban terhadap tempat pelaksanaan kegiatan maupun lokasi penginapan atlet dan wasit/juri.
Persoalan lain yang mereka keluhkan adalah fasilitas kepanitiaan selama pelaksanaan kegiatan. Panitia menyebut tidak mendapatkan hak kepanitiaan secara layak. Mulai dari tempat akomodasi penginapan yang terbatas hingga konsumsi yang tidak memenuhi kebutuhan.
“Tempat akomodasi penginapan yang terbatas yang hanya dapat menampung maksimal enam orang. Konsumsi yang hampir tidak memenuhi jumlah kepanitiaan dengan menu alakadarnya,” tulis panitia.
Belum Terima Upah
Setelah kegiatan berakhir, panitia mengaku hingga surat tersebut terbit belum menerima hak kepanitiaan. Bahkan, salah satu wasit atau juri dari luar daerah mengalami hal serupa.
Panitia menyatakan telah melakukan pemantauan dan tindak lanjut terkait persoalan pembayaran tersebut. Mereka mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Asosiasi Muaythai NTB, Bendahara KONI NTB hingga Ketua KONI NTB. Namun hingga kini, mereka belum mendapatkan jawaban dan informasi mengenai hak-haknya.
Atas kondisi tersebut, panitia berharap Gubernur NTB dapat membantu memberikan jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.
“Kami berharap dan memohon kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk dapat membantu dan memberikan suatu keputusan dalam penyelesaian persoalan yang telah kami uraikan,” tulis panitia.
Sementara itu, Bendahara KONI NTB, Evy Susyarlin Marakarma belum merespons konfirmasi terkait keluhan panitia pelaksana Porprov Cabang Olahraga Muaythai. Hingga berita ini terbit, upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp dan telepon belum membuahkan hasil. (*)
