Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Indonesia berkomitmen mempercepat penanganan darurat dan pemulihan setelah gempa M 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah menyampaikan penegasan itu saat menghadiri Peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Manggarai, Senin, 17 Agustus 2026.
Menko PMK, Pratikno, mengatakan kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga di NTT menunjukkan komitmen pemerintah mendampingi masyarakat terdampak.
“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Menko PMK Pratikno usai mengikuti Upacara Bendera HUT ke-81 RI di Ruteng.
Pratikno menambahkan, pemerintah menangani kondisi darurat secara menyeluruh dan terintegrasi di berbagai wilayah terdampak.
Pemerintah membagi tugas untuk menyisir wilayah yang membutuhkan bantuan cepat, termasuk Kecamatan Reo, Manggarai, dan Kecamatan Palue, Sikka.
Selain itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan Satgas DPR RI dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan masa tanggap darurat berjalan efektif.
BNPB Perkuat Logistik, Armada, dan Data Pemulihan Permukiman
Menindaklanjuti arahan Menko PMK, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, memaparkan strategi serta kesiapan logistik dan armada penanganan di lapangan.
Kepala BNPB mengatakan Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma telah menyalurkan bantuan logistik, termasuk 50.000 paket dari Presiden RI. Bantuan tersebut diteruskan ke dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
Logistik dari Posko Utama Labuan Bajo dikerahkan untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Untuk menjangkau wilayah terisolir, BNPB bersama unsur gabungan menyiagakan armada darat, laut, dan udara. BNPB menyiagakan enam pesawat di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere, termasuk helikopter untuk evakuasi medis darurat.
Sementara itu, di jalur darat, BNPB mengerahkan truk logistik berukuran besar ke sejumlah titik penyaluran utama. Untuk jalur laut, pemerintah mengoperasikan kapal Pelni dan feri menuju wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.
Terkait pemutakhiran data dampak bencana, Kepala BNPB mengonfirmasi 54 orang meninggal dunia akibat gempa hingga Senin, 17 Agustus 2026. Pemerintah masih memperbarui data korban luka-luka.
Suharyanto meminta pemerintah daerah mendata kerusakan secara paralel dan berjenjang dengan metode by name by address. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu data rampung 100 persen untuk memulai perbaikan.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.
“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua. Begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” pungkasnya. (*)
