Jakarta (NTBSatu) – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan sentra budidaya perikanan di berbagai daerah. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan produksi pangan berprotein sekaligus mendongkrak devisa negara.
Hal itu Prabowo sampaikan saat menghadiri acara Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen, Sabtu, 23 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Prabowo menyebut, proyek tambak udang tersebut menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan setelah berjalan selama tiga tahun. Ia mengeklaim, hasil panen telah berada pada tingkat tertinggi dunia.
“Hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang di proyek ini. Sudah tiga tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan,” ujar Prabowo, mengutip siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia terima, tambak udang tersebut mampu menghasilkan hingga 40 ton per hektare dengan harga jual mencapai Rp70 ribu per kilogram.
“Tadi saya diberi laporan, satu hektare bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton dan harganya sangat bagus,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah kini tengah memperluas pembangunan kawasan budidaya perikanan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah, katanya, sedang membangun kawasan tambak seluas dua ribu hektare di Waingapu, kemudian 200 hektare di Gorontalo. Serta, kawasan budidaya ikan seluas 14 ribu hektare di wilayah Pantai Utara Jawa Barat.
Menurut Prabowo, pemerintah akan mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan produksi pangan sumber protein.
“Di daerah-daerah seluruh, kita mulai sekarang menambah, kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk dijual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa,” ucapnya.
Prabowo juga mengaku, telah memberikan arahan khusus kepada jajaran kabinet agar hanya mendukung program-program yang bersifat produktif. Ia menegaskan, program yang pemerintah jalankan harus mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan nilai tambah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. (*)
