Konflik Internal PPP NTB Memanas, Akri Terancam Lengser dari Kursi Ketua Fraksi
Mataram (NTBSatu) – Gejolak internal Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, kian memanas. Setelah polemik dualisme kepengurusan mencuat, kini posisi Moh. Akri sebagai Ketua Fraksi PPP di kursi DPRD NTB, terancam dicopot. Pencopotan ini menyusul surat pergantian struktur fraksi, yang telah dilayangkan ke pimpinan DPRD NTB.
Sekretaris DPW PPP NTB, Sitti Ari membenarkan pihaknya telah mengusulkan pergantian Ketua Fraksi PPP di DPRD NTB tersebut.
“Kalau itu memang kami sudah melayangkan surat ke lembaga DPRD, terkait dengan pergantian Ketua Fraksi PPP ya seperti itu,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 24 Mei 2026.
Meski surat tersebut telah diajukan, Sitti menyebut proses pergantian masih menunggu pembacaan resmi dalam rapat paripurna DPRD NTB.
“Semoga bisa segera ditindaklanjuti lah, belum dibacakan juga sih di paripurna,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam usulan terbaru, Akri tidak lagi ditempatkan sebagai Ketua Fraksi PPP. Melainkan hanya menjadi anggota fraksi biasa.
“Kalau Pak Akri sendiri mungkin nanti akan menjadi anggota ya, anggota fraksi,” ujarnya.
Menurut Sitti Ari, perubahan struktur tersebut merupakan kewenangan partai dan berkaitan dengan hasil Muswil serta evaluasi internal organisasi. Ia juga menyinggung soal loyalitas kader terhadap keputusan partai.
“Ini juga terkait dengan ketaatan kader terhadap partai. Tidak mungkin juga akan terjadi hal seperti ini kalau kader taat,” katanya.
Ia menilai langkah perombakan tersebut diambil karena adanya aturan partai yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. “Mungkin ada hal yang dilanggar makanya ada perombakan seperti ini,” ujarnya.
Penyegaran Organisasi
Sitti menegaskan, perombakan struktur fraksi bukan semata bentuk hukuman politik. Melainkan bagian dari penyegaran organisasi. Bahkan, menurutnya, posisi Ketua Fraksi masih memungkinkan kembali diberikan apabila kader dinilai kembali loyal terhadap partai.
“Bisa aja nanti diubah kalau kader sudah dianggap loyal bisa balik lagi ke jabatan sebagai Ketua Fraksi,” katanya.
Meski konflik internal terus mencuat, pihak DPW PPP NTB mengaku tetap berharap soliditas kader dapat terjaga.
“Kalau dari kami sih berharap kader tetap solid, tidak ada perpecahan,” ujarnya.
Sementara itu, Mohammad Akri belum memberikan tanggapan substantif terkait isu pencopotannya dari jabatan Ketua Fraksi PPP DPRD NTB. Saat dikonfirmasi NTBSatu melalui pesan singkat, Akri hanya menjawab singkat.
“Besok ya, pas dibaca,” tulisnya singkat, Minggu, 24 Mei 2026.
Selain Akri, Marga Harun selaku Sekretaris Fraksi PPP di DPRD NTB juga akan diberhentikan. Ia akan digantikan oleh Sitti Ari. Sementara Ketua Fraksi akan dijabat oleh H. Muzihir yang juga merupakan Ketua DPW PPP NTB dan Wakil Ketua DPRD NTB. Muzihir dan Akri menegaskan akan terus mendesak Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda agar segera melakukan perombakan fraksi ini.
Sebelumnya, konflik internal PPP NTB memanas, setelah muncul saling klaim keabsahan kepengurusan, antara kubu Muzihir dan kubu yang berpegang pada surat Sekjen DPP PPP, Taj Yasin Maimoen.
Kubu Akri mengacu pada surat Sekjen DPP PPP yang menyatakan Muswil PPP NTB Desember 2025 batal yang mengakibatkan hukum dan kepengurusan lama masih berlaku. Sementara kubu Muzihir menegaskan kepengurusan hasil Muswil tetap sah dan memiliki legitimasi organisasi. (*)
