Mataram (NTBSatu) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat progres Sensus Ekonomi 2026 mencapai 78 persen.
Kabupaten Dompu memimpin pendataan dengan capaian sekitar 92 persen, sedangkan Kota Mataram masih menjadi daerah dengan progres terendah, sekitar 67 persen.
Kepala BPS NTB, Wahyudin menyampaikan, capaian tersebut tergolong baik karena pelaksanaan sensus masih menyisakan sekitar satu bulan. Bahkan, hingga pertengahan pendataan, progresnya diperkirakan sudah mendekati 80 persen.
“Baru satu bulan setengah berjalan, tapi sudah lebih dari 78 persen. Hari ini mungkin sudah mendekati 80 persen,” ujarnya Senin, 3 Agustus 2026.
BPS menyeragamkan jadwal pendataan hingga 17 Agustus agar petugas memiliki waktu memperbaiki anomali atau data yang belum lengkap.
Petugas lapangan, penyelia, BPS kabupaten/kota, hingga BPS provinsi memanfaatkan sisa waktu tersebut untuk meningkatkan kualitas data.
Wahyudin juga menjelaskan, anomali bukan berarti kesalahan dalam pendataan. Kondisi itu muncul ketika perusahaan belum menyerahkan data.
“Misalnya karena masih menunggu laporan dari kantor pusat. Nanti petugas kemudian memberi kode khusus hingga perusahaan mengirimkan data yang lengkap,” jelasnya.
Ia mengakui, sejumlah warga sempat menolak petugas sensus. Namun, setelah petugas terus memberikan penjelasan dan edukasi akan tujuan serta manfaat sensus, mayoritas warga akhirnya bersedia mengikuti pendataan.
“Yang kami lakukan bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan negara dan bangsa, untuk perencanaan pembangunan. Tidak ada hubungannya dengan pajak,” katanya.
Wahyudin menegaskan pihaknya menjamin kerahasiaan seluruh data responden. BPS NTB hanya memublikasikan data secara agregat sehingga tidak menampilkan identitas maupun nilai aset setiap individu atau perusahaan.
“Ada Undang-Undangnya juga mengancam petugas yang membocorkan data pribadi responden dengan sanksi pidana,” ujarnya.
Meski progres pendataan telah mencapai 78 persen, BPS belum menetapkan struktur ekonomi terbaru setiap kabupaten/kota. Sebab, sekitar 22 persen data masih belum masuk sehingga komposisi sektor usaha masih bisa berubah.
“Untuk kepastiannya nanti setelah 100 persen,” ujar Wahyudin.
Sektor Pertanian Penyumbang Ekonomi Terbesar
Data sementara masih menunjukkan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar perekonomian NTB. Namun, BPS mulai menemukan beberapa kabupaten/kota yang sektor perdagangannya berpotensi menggeser dominasi pertanian setelah seluruh pendataan selesai.
BPS NTB juga mencatat lebih dari 500 ribu petani telah mengikuti pendataan. Sementara itu, petugas telah mendata sebagian besar pelaku UMKM. Dari total 751 usaha besar yang menjadi sasaran sensus.
“Hasilnya, petugas telah mendata sekitar 162 usaha,” katanya.
Menanggapi keterlibatan aktif pihak TNI/Polri dalam pelaksanaan sensus, Wahyudin menyebut hal tersebut untuk menjaga keamanan dan kelancaran pendataan.
“sebagai pengamanan ketika petugas menghadapi kendala di lapangan, termasuk salah satunya tadi, saat menemui penolakan dari responden,” tambahnya.
Wahyudin mengimbau masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 karena hasil pendataan menjadi dasar pemerintah menyusun perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Wahyudin mengatakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 mengatur sanksi berupa pidana maupun denda bagi pihak yang menghambat pelaksanaan kegiatan statistik.
Namun, pihaknya tetap mengutamakan pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat sensus kepada masyarakat. (*)
