Sumbawa Besar (NTBSatu) – Musim kemarau 2026 mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa. BPBD Sumbawa kini menangani permohonan bantuan air bersih dari delapan kecamatan dan 15 desa.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto AR, mengatakan kebutuhan air bersih masih berpotensi meningkat. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, permohonan bantuan mencapai 12 kecamatan dan 29 desa.
“Informasi dari BMKG, dominan bulan November baru masuk musim hujan. Informasi tersebut menjadi acuan kami di BPBD untuk penanganan krisis air bersih dalam kekeringan yang terjadi di musim kemarau ini,” kata Rusdianto kepada wartawan Senin 31 Agustus 2026.
Sementara itu, BPBD juga memetakan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di 24 kecamatan. Hasil pemetaan menunjukkan wilayah utara menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian selama musim kemarau.
Rusdianto menjelaskan, BPBD menghadapi tantangan dalam mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah. Jarak dan kondisi akses menuju lokasi menjadi kendala utama, terutama kawasan dengan medan tinggi seperti Sampar Maras dan Lantung.
Karena itu, BPBD perlu menyesuaikan kapasitas kendaraan tangki dengan kebutuhan setiap wilayah. Selain itu, BPBD juga mendorong penyediaan titik atau tandon air di lokasi yang sulit terjangkau kendaraan.
“Kapasitas tangki itu harus benar-benar sesuai, dan kita harus usahakan itu. Apalagi jangkauan seperti Sampar Maras harus ada titik atau tandon air di situ,” ujarnya.
Untuk memperkuat ketersediaan air, BPBD Sumbawa mengusulkan pengadaan sumur bor melalui program BNPB. BPBD menyusun usulan tersebut berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas wilayah yang mengalami krisis air.
“Untuk pengusulannya kami tampung dengan melihat kebutuhan skala prioritas karena kita juga menyesuaikan dengan yang ada di BNPB,” kata Rusdianto.
BPBD berharap pemerintah pusat segera merealisasikan bantuan tersebut sesuai tingkat kedaruratan di Sumbawa. Program itu juga memiliki dukungan anggaran langsung dari pemerintah pusat.
Wilayah Utara Waspada Karhutla
Selain krisis air, BPBD mengantisipasi ancaman Karhutla selama musim kemarau. Pemetaan di seluruh 24 kecamatan menempatkan wilayah utara sebagai salah satu kawasan yang perlu mendapat pengawasan.
Rusdianto mengatakan masyarakat masih membersihkan lahan dengan membakar sisa tanaman. Karena itu, BPBD terus mengontrol aktivitas tersebut agar api tidak merambat ke kawasan lain.
“Tidak menutup kemungkinan kebakaran hutan dan lahan terjadi, tetapi untuk di lahan masyarakat kita tetap melakukan pengontrolan,” ujarnya.
Selanjutnya, BPBD rutin mengingatkan masyarakat agar mengendalikan api saat membersihkan lahan. Masyarakat juga perlu memastikan api tidak merambat menuju permukiman maupun kawasan hutan.
“Kami juga tetap rutin menginformasikan kepada masyarakat agar lahan-lahan yang dilakukan pembersihan dan pembakaran hasil pascatanam sebelumnya jangan sampai apinya merambah ke permukiman warga dan wilayah hutan,” katanya.
Dengan demikian, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama kemarau. Pengendalian api dan penggunaan air secara bijak dapat membantu mengurangi risiko bencana hingga musim hujan tiba. (*)
