Sumbawa Besar (NTBSatu) – DPRD Sumbawa menyoroti kelangkaan BBM dan LPG 3 Kilogram di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa.
Dewan menilai, kelangkaan ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Terutama untuk menopang kebutuhan pertanian.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., mengatakan, DPRD menerima keluhan masyarakat terkait pasokan dan harga LPG serta kesulitan memperoleh BBM. Ia meminta Pertamina dan agen segera memperkuat pengawasan sampai tingkat pangkalan.
“Kami ikut prihatin atas kondisi masyarakat berkaitan dengan kelangkaan LPG dan BBM. Kami berharap Pertamina dan agen segera menangani persoalan ini. Agen juga harus mengontrol seluruh pangkalan agar tidak menjual barang subsidi di atas harga eceran tertinggi,” kata Berlian kepada NTBSatu, Selasa, 11 Agustus 2026.
Selain harga, DPRD Sumbawa menyoroti pola distribusi LPG tiga kilogram. Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, M. Zain, S.IP., atau yang akrab dengan sapaan Dewan Rosie, mengatakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghadapi persoalan distribusi yang lebih berat.
Ia mencontohkan Kecamatan Empang. Menurut Zain, wilayah tersebut hanya memperoleh distribusi LPG tiga kilogram sekali dalam sebulan dengan jumlah sekitar 520 tabung untuk satu kecamatan. Kondisi itu berbeda dengan sejumlah wilayah perkotaan yang memperoleh pasokan lebih sering.
“Di wilayah 3T, distribusi hanya sekali dalam sebulan. Kuotanya juga jauh berkurang dari kebutuhan. Kondisi itu yang membuat masyarakat mengalami kelangkaan dan akhirnya menghadapi harga yang mahal,” ujar Zain.
Harga LPG Ikut Melambung
Menurut Zain, keterbatasan pasokan juga mendorong masyarakat mencari LPG melalui pengecer. Ia menyebut masyarakat di sejumlah wilayah bahkan harus membeli LPG dari pengecer yang datang dari luar daerah ketika pangkalan setempat tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Situasi tersebut kemudian mendorong harga LPG tiga kilogram hingga Rp50 ribu-Rp60 ribu per tabung. Zain meminta pemerintah daerah dan Pertamina mengevaluasi pola distribusi agar pasokan mengikuti kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
“Dalam setiap titik reses kami, masyarakat selalu menyampaikan kelangkaan dan kemahalan. Karena itu, kami meminta pola distribusinya dievaluasi dan dibenahi. Kalau distribusinya merata, kebutuhan masyarakat sebenarnya bisa tercukupi,” katanya.
Sementara itu, Berlian Rayes juga menyoroti kesulitan masyarakat memperoleh BBM. Menurut dia, persoalan tersebut ikut memengaruhi petani yang mulai menggunakan pompa untuk mengairi sawah ketika debit air berkurang pada musim kemarau.
Selain petani, Berlian menyebut pengecer BBM juga mengalami kesulitan memperoleh pasokan. Padahal, pengecer membantu masyarakat yang tinggal jauh dari stasiun pengisian bahan bakar dengan menyediakan BBM lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
“Sekarang petani menggunakan BBM untuk mengoperasikan pompa karena debit air mulai berkurang. Bahkan pengecer juga mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Padahal, pengecer membantu masyarakat yang tidak mudah menjangkau SPBU,” ujarnya.
Komunikasi dengan Pertamina
Karena itu, Berlian mengatakan DPRD Sumbawa akan berkomunikasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk membahas persoalan pasokan BBM. DPRD ingin mengetahui kendala distribusi sekaligus mencari langkah agar masyarakat kembali memperoleh BBM dengan lebih mudah.
Berlian juga meminta Pertamina dan agen memperketat pengawasan terhadap pangkalan LPG. Ia meminta agen mencegah pangkalan menjual LPG subsidi ke luar wilayah kerja karena langkah tersebut dapat mengurangi pasokan bagi masyarakat setempat.
Di sisi lain, Berlian meminta pemerintah dan Pertamina memperkuat fungsi pengawasan di setiap titik distribusi. Ia juga mendorong satuan tugas pada setiap kecamatan menjalankan pengawasan secara maksimal agar persoalan kelangkaan dan harga LPG tidak terus berulang.
“Yang kami harapkan ke depan, pemerintah dan Pertamina mengevaluasi serta membenahi pola distribusi. Pengawasan di terminal, agen, dan setiap titik distribusi harus berjalan maksimal,” kata Berlian. (*)
