Sumbawa Besar (NTBSatu) – Beragam persoalan strategis mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis 9 Juli 2026.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, M. Berlian Rayes, itu menjadi ruang bagi sembilan fraksi menyampaikan catatan, masukan, sekaligus harapan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tujuannya, agar pembangunan berjalan lebih merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam pembukaan sidang, Berlian Rayes menegaskan DPRD menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan memberikan masukan yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Sebagai representasi lembaga DPRD, kami memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan positif bagi kepentingan publik. Baik dalam pembangunan maupun kehidupan sosial, kultural, dan kemasyarakatan,” ujarnya.
Menurutnya, Badan Musyawarah DPRD telah memberikan waktu kepada seluruh fraksi untuk mengkaji penjelasan pemerintah daerah. Hal ini sebelum menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Fraksi Titipkan Berbagai Persoalan Strategis
Dalam pandangan umum, sejumlah fraksi menyoroti kondisi infrastruktur daerah. Terutama jalan dan jembatan yang masih membutuhkan perhatian agar aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lancar.
Fraksi-fraksi juga meminta pemerintah daerah memperbaiki distribusi LPG 3 kilogram agar masyarakat yang berhak memperoleh akses terhadap gas bersubsidi tanpa kesulitan.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fraksi mengingatkan agar perkembangan toko modern tidak menggerus ruang usaha masyarakat lokal sehingga UMKM tetap tumbuh sebagai penggerak ekonomi daerah.
Selain itu, sejumlah fraksi turut menyoroti pengembangan sektor pariwisata dan pertambangan agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Perhatian terhadap isu sosial juga mengemuka dalam rapat tersebut. Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa, Marliaten, meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih terhadap perlindungan perempuan dan anak.
“Kita harus peduli terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa. Pembangunan tidak hanya berbicara soal fisik, tetapi juga bagaimana memberikan rasa aman dan perlindungan kepada kelompok yang rentan,” tegas Marliaten.
Selain isu tersebut, sejumlah fraksi turut mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Fraksi-fraksi juga menyoroti ancaman nonmiliter berupa Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang mereka nilai perlu diantisipasi melalui penguatan pendidikan karakter, pembinaan moral, serta kolaborasi antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat.
Berbagai pandangan umum itu selanjutnya menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun jawaban resmi sebelum pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlanjut ke tahapan berikutnya. Di ruang sidang itulah, suara fraksi-fraksi tidak sekadar mengawal angka-angka dalam APBD, tetapi juga membawa harapan agar pembangunan Sumbawa berjalan lebih berpihak kepada masyarakat. (*)
