Mataram (NTBSatu) – Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor guna mematangkan program ekonomi regeneratif berbasis komoditas kemiri, di hotel Lombok Raya pada Kamis, 16 Juli 2026.
Kerja sama ini merupakan strategi utama memulihkan puluhan ribu hektar lahan kritis sekaligus menopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Teknologi Sumbawa, Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan memilih budidaya komoditas kemiri.
“Kami memilih kemiri karena pohon ini memiliki nilai historis, kultural, dan ekologis yang sangat kuat bagi masyarakat Sumbawa. Terutama di wilayah selatan seperti Ropang dan Lantung,” ujarnya kepada NTBSatu pada Kamis, 16 Juli 2026.
Penyelamat Ekologi dan Ekonomi
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa alih fungsi lahan untuk komoditas semusim seperti jagung di kawasan penyangga dan bukit serta maraknya pertambangan ilegal memicu kerusakan hutan yang parah.
UTS menawarkan kemiri sebagai solusi jangka panjang karena tanaman menahun ini memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air, mencegah erosi, dan mengikat karbon. Langkah ekologis ini sejalan dengan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim.
Masyarakat di Sumbawa sejak lama menyebut kemiri sebagai “pohon kehidupan”. Saat musim paceklik tiba pascapanen padi, buah kemiri sebagai tumpuan utama petani untuk membiayai kebutuhan dapur hingga pendidikan anak.
Namun, potensi ekonomi ini belum optimal karena petani terbiasa menjual kemiri dalam bentuk gelondongan mentah dengan harga rendah berkisar Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram. UTS kini berperan mengungkit nilai tambah komoditas tersebut dari hulu hingga hilir.
Solusi Dana Transisi Petani
Selanjutnya, dalam FGD tersebut membahas tantangan terbesar terletak pada masa tunggu panen yang mencapai lima tahun. Menurut Iqbal, waktu tunggu yang lama ini membuat petani enggan menanam karena tidak memiliki pendapatan bulanan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, UTS merancang skema kelembagaan khusus yang melibatkan pendanaan transisi melalui program CSR perusahaan tambang, wakaf produktif, serta pembiayaan UMKM hijau.
“Kita tidak bisa membebankan masa tunggu lima tahun ini kepada petani. Karena itu, kami menggandeng sektor perbankan, Laznas, dan perusahaan tambang untuk memberikan insentif bulanan bagi petani yang merawat pohon tersebut,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, UTS meluncurkan proyek percontohan seluas 10 hektare di wilayah Tepal dan Ropang. Setiap kepala keluarga mengelola satu hektare lahan kemiri. Namun, petani wajib merawat pohon tersebut dengan kompensasi insentif berkala yang bersumber dari dana kolaborasi lintas sektor.
Roadmap Kolaborasi Hijau
Guna menjamin keberlangsungan program, UTS bertindak sebagai pusat integrator (hub) yang menjahit beberapa program kerja dari instansi terkait. Iqbal saat ini sedang menyusun roadmap bersama Bank Indonesia (BI), Bank NTB Syariah, serta Pemerintah Daerah.
Iqbal menjelaskan, BI mendukung lewat pilar UMKM hijau dan ekspor, sedangkan Bank NTB Syariah menyediakan skema pembiayaan ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Iqbal menyebutkan pasar ekspor sebenarnya sudah terbuka lebar. Sedangkan negara maju rutin menyerap komoditas ini untuk kebutuhan industri kosmetik, kesehatan, dan pangan.
Lebih lanjut, Iqbal menyebut industri pengolahan lokal seperti PT Menara Kemiri Lombok kerap kekurangan pasokan bahan baku.
“UTS akan mengawal penuh program ini selama lima tahun ke depan melalui tema riset dan pengabdian masyarakat yang terstruktur,” tegasnya. (*)
