Mataram (NTBSatu) – Kinerja fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 31 Mei 2026 terus menunjukkan tren positif. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan, belanja modal mengalami lonjakan signifikan hingga 342,66 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Lonjakan belanja modal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur pelayanan publik di NTB. Fokusnya adalah memastikan APBN benar-benar hadir untuk meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat,” ujar Ratih, Senin, 29 Juni 2026.
Selain belanja modal, realisasi belanja pegawai tumbuh 25,86 persen dan belanja barang naik 27,89 persen. Sementara itu, belanja bantuan sosial mengalami koreksi sebesar 64,29 persen seiring penyesuaian kebijakan pemerintah pusat.
Ratih menjelaskan, perubahan struktur belanja ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengarahkan anggaran pada sektor yang lebih produktif.
Pajak Jadi Kontribusi Terbesar
Dari sisi pendapatan, APBN NTB mencatat realisasi sebesar Rp2.927,8 miliar atau 52,34 persen dari target. Penerimaan pajak menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi Rp1.126,01 miliar, tumbuh 9,37 persen secara tahunan. Pajak Penghasilan (PPh) menyumbang Rp588,75 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp267,24 miliar.
“Pertumbuhan penerimaan pajak ini mencerminkan bahwa penghasilan dan konsumsi masyarakat NTB terus bertumbuh,” jelas Ratih.
Kinerja kepabeanan dan cukai juga mencatat capaian signifikan dengan realisasi Rp1.446,14 miliar. Lonjakan Bea Keluar hingga 8.137,58 persen didorong oleh ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral. Sementara itu, cukai tumbuh 10,5 persen dan diharapkan terus meningkat seiring perbaikan kinerja cukai hasil tembakau.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut memberikan kontribusi dengan realisasi Rp355,66 miliar atau 49,16 persen dari target. Pertumbuhan pendapatan BLU sebesar 11,47 persen terutama berasal dari layanan rumah sakit dan pendidikan.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp6.574,13 miliar atau 46,49 persen dari pagu. Meski secara nominal mengalami kontraksi 14,60 persen (y-on-y), penyaluran DAK Non-fisik justru tumbuh 42,68 persen dan menopang layanan dasar seperti Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, serta tunjangan profesi guru.
Ratih menambahkan, APBN juga mendukung program prioritas nasional di NTB. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp2,02 triliun bagi 1,89 juta penerima manfaat, Program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.172 unit koperasi berbadan hukum, serta Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di lima lokasi. (*)
