Mataram (NTBSatu) – Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 menunjukkan gejala pergeseran orientasi yang kental dengan nuansa politik praktis.
Pengamat Politik Kota Mataram, Dr Ihsan Hamid mengatakan, proses perebutan kursi pimpinan induk organisasi olahraga tersebut menyerupai kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada.
“KONI ini kan akan menjadi leading sector penyelenggara atau pihak yang terlibat penting dalam perhelatan PON. Berarti lagi-lagi itu terbaca sebagai sumber, entah nanti sumber keuntungan secara finansial maupun sumber secara apa namanya. Akses ya dan seterusnya,” ujarnya kepada NTBSatu pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Tarik Menarik Kepentingan Politik
Fenomena ini melibatkan sejumlah figur strategis seperti Mohan Roliskana, Lalu Muhamad Iqbal, dan Mori Hanafi. Mereka berlatar belakang sebagai kepala daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Dalam proses pendaftaran, para kandidat mendapatkan dukungan terbuka serta deklarasi dari partai politik seperti Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasdem, hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dinamika koalisi kian terlihat ketika Iqbal mundur akibat tidak memenuhi syarat pencalonan. Langkah politik tersebut diikuti pengalihan dukungan kepada Mohan Roliskana. Selanjutnya, menggerakkan gerbong partai pengusung seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar.
Suara para pemilih di tingkat kabupaten/kota juga mencerminkan representasi kekuatan partai politik. Mulai dari Golkar di Kota Bima dan Kota Mataram, Gerindra di Lombok Tengah dan Lombok Timur, hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sumbawa Barat.
Keterlibatan para politisi dan kepala daerah dalam bursa pemilihan KONI terdorong oleh beberapa faktor utama. Selain sebagai panggung strategis untuk menjaga eksistensi publik pasca-masa jabatan, posisi pimpinan KONI juga membuka akses jaringan birokrasi ke tingkat pusat serta pengelolaan dana hibah yang besar.
“Dukungan-dukungan parpol itu kan menjadi kayak semacam energi ya, tetap terbaca penting. Kenapa dia punya afiliasi dan pilihan? Karena ini menyangkut soal apa namanya. Korelasi yang dari sebelumnya dan sesudahnya,” jelasnya.
Menurut Ihsan, dukungan partai politik tidak pernah berjalan tanpa adanya pertukaran kepentingan atau barter politik. Keterikatan antara parpol dan kandidat telah terbangun jauh sebelum pemilihan melalui kerja sama politik dalam ajang pemilihan kepala daerah.
Tantangan Pembinaan Prestasi Olahraga
Terpilihnya Mohan sebagai ketua baru membawa pekerjaan rumah yang besar di tengah kuatnya konstelasi politik. Tantangan terbesar bagi kepengurusan baru ini bukan sekadar merangkul seluruh kekuatan daerah, melainkan mengembalikan independensi prestasi olahraga NTB.
“Maka Mohan harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan pendanaan dalam kemudian ditekan atau dalam melakukan pembinaan atlet-atlet olahraga. Karena NTB, mohon maaf, sudah terlalu lama tidak masuk dalam ya. Anggaplah 10 provinsi terbaik dalam tata kelola atlet misalnya,” tegasnya.
Publik kini menanti komitmen kepengurusan KONI NTB yang baru untuk membuktikan bahwa organisasi olahraga tersebut murni berorientasi pada peningkatan prestasi, bukan sekadar instrumen politisasi.
Keberhasilan tata kelola manajemen dan perolehan pendanaan akan menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah organisasi ini lepas dari bayang-bayang kepentingan politik praktis. (*)
