Jakarta (NTBSatu) – Juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menanggapi survei Center of Economic and Law Studies (Celios) tentang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sugiat menyebut, survei tersebut memuat tuduhan tanpa bukti.
“Tudingan bahwa pemerintah membatasi kebebasan sipil mengabaikan fakta bahwa demokrasi pada era Prabowo-Gibran tetap terbuka. Pemerintah menerima kritik konstruktif,” ujar Sugiat melalui keterangan resminya, Selasa, 13 Oktober 2026.
“Penegak hukum harus menerapkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Jika pemerintahan ini otoriter, mustahil publik dapat membahas laporan Celios secara terbuka,” tambahnya.
Menurut Sugiat, penggunaan survei dan rapor ‘Kabinet Bayangan’ sebagai tolok ukur utama mengalihkan perhatian dari kerja pemerintah.
Ia menilai, pemerintah setiap hari bekerja langsung untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Rakyat memilih Presiden Prabowo bukan untuk menyenangkan pengamat, melainkan untuk mewujudkan perubahan nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka,” kata Sugiat.
Lebih lanjut, ia mengatakan kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Prabowo menunjukkan bahwa sebagian pihak belum terbiasa dengan kepemimpinan yang lugas.
Selain itu, kata Sugiat, Prabowo menunjukkan ketulusan melalui keberaniannya mengambil risiko politik demi menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Klaim bahwa 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah terlalu berlebihan. Klaim itu mendramatisasi transisi ekonomi dan berpotensi memicu kepanikan masyarakat,” imbuhnya.
“Pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal dan ekonomi untuk menjaga fondasi keuangan negara dalam jangka panjang,” tegasnya menambahkan.
Sugiat menilai kritik terhadap pergeseran posisi menteri mengabaikan hak prerogatif Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.
“Presiden Prabowo mengevaluasi dan menata ulang pejabat untuk mempercepat pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar,” ungkapnya.
Sugiat memastikan pemerintah tetap berpegang pada indikator pembangunan yang terukur secara komprehensif. Kemudian memadukan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat. (*)
