Lombok Tengah (NTBSatu) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rudal NTB dan Tastura Watch, menggelar aksi demonstrasi di Kantor PDAM Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah, Kamis, 10 September 2026.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan pengelolaan keuangan PDAM Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah. Mereka meminta direksi membuka data pelanggan, pendapatan hingga penggunaan dana CSR kepada masyarakat.
Salah satu orator aksi, Hamidi, meminta direksi menyiapkan sejumlah dokumen. Menurutnya, masyarakat sebagai pelanggan berhak mengetahui pengelolaan uang yang mereka bayarkan untuk layanan air bersih.
“Saya memiliki enam poin pertanyaan. Ini direksi PDAM Lombok Tengah memiliki dan wajib menjawab,” kata Hamidi dalam orasinya.
Hamidi mengatakan, salah satu fokus aksi berkaitan dengan pengelolaan keuangan PDAM. Ia meminta direksi menjelaskan jumlah pendapatan, pengeluaran hingga saldo perusahaan daerah tersebut.
Ia menilai informasi tersebut penting karena PDAM mengelola uang yang berasal dari masyarakat.
“Ini menjadi salah satu LPJ Bapak kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ini menjadi salah satu pertanggungjawaban Bapak kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan masyarakat,” ujarnya.
Hamidi kemudian menyampaikan pertanyaan pertama kepada jajaran direksi. Ia meminta data jumlah pelanggan PDAM Tirta Rinjani di Lombok Tengah.
Pertanyaan kedua menyangkut pendapatan PDAM. Massa meminta direksi menjelaskan jumlah penghasilan perusahaan setiap bulan atau setiap tahun dari pembayaran pelanggan.
“Berapa jumlah penghasilan per bulan atau per tahunnya dari masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah pelanggannya?” katanya.
Menurut Hamidi, data tersebut dapat membantu masyarakat melihat kondisi pengelolaan PDAM secara lebih terbuka.
Soroti Penyaluran Dana CSR
Selain keuangan, massa juga mempertanyakan program Corporate Social Responsibility (CSR) PDAM.
Hamidi meminta direksi menjelaskan sasaran penyaluran dana tersebut. Ia bahkan mempertanyakan dugaan penyaluran CSR kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga.
“Yang ketiga, ada namanya CSR, kenapa hanya ke sanak family?” tegasnya.
Hamidi juga menyinggung proses pengangkatan kembali jajaran direksi PDAM. Ia mempersoalkan informasi mengenai Surat Keputusan (SK) direksi yang sebelumnya disampaikan Sekda Lombok Tengah.
Menurutnya, pemerintah daerah hanya menjelaskan soal SK pemberhentian. Sementara itu, kata dia, pemerintah tidak menyampaikan informasi mengenai SK pengangkatan kembali yang terbit pada hari yang sama.
“Kita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah beberapa hari yang lalu sudah dibohongi, sudah dipecundangi oleh Bapak Sekda Kabupaten Lombok Tengah,” ujarnya.
Hamidi meminta direksi menjawab seluruh pertanyaan tersebut dengan membawa dokumen pendukung. Ia menilai keterbukaan data menjadi bagian dari pertanggungjawaban PDAM kepada masyarakat Lombok Tengah.(*)
