Tiga Jam Berlangsung, Ruangan Bupati hingga Sekda Lombok Barat Jadi Sasaran Penggeledahan KPK
Mataram (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ruangan kerja Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Kamis, 23 Juli 2026.
Penggeledahan ini setelah penangkapan LAZ dan sejumlah pejabat lainnya atas dugaan korupsi jual beli proyek di PDAM dan lingkup Lombok Barat.
Penggeledahan dimulai sekitar pukul 9:30 Wita. Hingga sekarang, prosesnya masih berlangsung.
Pantauan NTBSatu di lokasi, KPK memeriksa sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Bupati Lombok Barat. Di antaranya: Ruangan Bupati, Kepala Biro PBJ dan Ruangan Penjabat Sekda NTB, hingga ruangan Asisten II Setda Lombok Barat.
Penjabat (Pj) Sekda Lombok Barat, Akhmad Saikhu menyampaikan, penggeledahan masih berproses. KPK masih mengumpulkan sejumlah dokumen di beberapa ruangan tersebut.
“Masih proses. Sedang proses,” singkat dia.
Selebihnya, Akhmad Saikhu tidak berkomentar banyak terkait penggeledahan itu. Ia meminta agar menunggu proses sedang berlangsung.
Tindaklanjut OTT KPK
Penggeledahan kantor bupati ini sebagai tindaklanjut dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin, 20 Juli 2026 lalu.
Salah seorang sumber di KPK membenarkan kabar tersebut. “Iya, pagi ini ada giat penggeledahan,” ujar sumber kepada NTBSatu pada Kamis pagi, 23 Juli 2026.
KPK belum mengungkap jumlah personel yang terjun maupun siapa yang memimpin penggeledahan. Namun ia memastikan, personel Brimob sudah siaga di pintu masuk ruangan Bupati untuk mengamankan proses penggeledahan.
Termasuk terkait dokumen yang dicari, sumber menegaskan, jadi kewenangan tim.
Tradisi penggeledahan sebelumnya, KPK menyasar ruangan ruangan yang disegel, termasuk barang bukti yang dipasang garis merah hitam “segel KPK” untuk disita.
Sementara dalam OTT Senin lalu, setidaknya dua ruangan sudah terpasang garis pengaman. Ruang kerja Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan ruang kerja Kadis PUPRPKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi. Termasuk ruangan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang jadi objek materi OTT sebelumnya.
Rencana penggeledahan itu juga sudah sampai ke pihak Pemda Lombok Barat yang sudah mendapat informasi awal. “Iya, pagi ini ada penggeledahan KPK. Infonya di rumah Bupati dan Kadis PU,” ujar sumber internal Pemda. (*)
