Batu Layar Ungkap Deretan Masalah Mendesak, Pemkab Diminta Tak Sekadar Tampung Aspirasi
Lombok Barat (NTBSatu) – Persoalan infrastruktur, layanan kesehatan, sengketa kawasan pantai, hingga stunting masih membayangi Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat.
Berbagai persoalan itu mengemuka dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) bersama kepala desa se-Kecamatan Batu Layar, Rabu, 17 Juni 2026, kemarin.
Camat Batu Layar, Muh. Subayin mengatakan, forum tersebut menjadi ajang penyampaian berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan.
“Jadi melalui forum kemarin, kami menyampaikan persoalan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan perlu tindak lanjut pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian ialah kebutuhan jalan alternatif di kawasan Senggigi. Menurut Subayin, jalur tersebut penting karena kawasan Senggigi kerap lumpuh saat terjadi bencana maupun kegiatan besar.
Ia mencontohkan peristiwa pohon tumbang di kawasan Senggigi, yang sempat menutup akses hingga berjam-jam pada bulan Maret kemarin.
“Kami butuh jalur alternatif karena kawasan ini sangat strategis bagi pariwisata dan mobilitas masyarakat,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, pemerintah kecamatan juga menyoroti persoalan layanan kesehatan. Subayin menyebut, pengembangan fasilitas kesehatan masih terkendala proses perizinan dari pemerintah pusat.
Masalah lain yang dinilai lebih rumit muncul di kawasan pesisir Batu Layar. Pemerintah kecamatan mengaku kesulitan menertibkan sejumlah area publik yang sudah masuk dalam sertifikat kepemilikan. Akibatnya, batas antara ruang publik dan area privat di sepanjang pantai sering memicu konflik.
“Kadang area publik masuk dalam sertifikat. Ini yang menyulitkan kami saat melakukan penataan,” ujarnya.
Persoalan tersebut melibatkan banyak pihak. Mulai dari pengusaha, pedagang, hingga nelayan yang sama-sama memanfaatkan kawasan pesisir. Subayin menilai, pemerintah perlu segera menetapkan batas yang jelas agar konflik tidak terus berulang.
Harapkan Hasil Nyata
Ia berharap, hasil rapat tidak berhenti pada pembahasan semata. Menurutnya, masyarakat membutuhkan penyelesaian nyata terhadap persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Kalau 50 persen saja persoalan ini bisa selesai, itu sudah sangat membantu masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Kecamatan Batu Layar juga masih menghadapi persoalan rumah tidak layak huni (RTLH). Hasil verifikasi terbaru menemukan 411 rumah yang layak menerima bantuan perbaikan. Data tersebut berasal dari verifikasi lapangan di sembilan desa.
Sementara itu, angka stunting di Batu Layar masih mencapai 7,6 persen atau sekitar 304 anak. Meski trennya menurun dibanding 2023, pemerintah kecamatan mengakui target penurunan stunting masih berat.
“Kami ingin turun ke kisaran lima persen. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu,” ujar Subayin.
Dalam forum tersebut, kepala desa juga menyampaikan dominasi usulan pembangunan fisik. Subayin menyebut, sekitar 90 persen usulan masih berfokus pada infrastruktur.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya membiayai proyek fisik. Menurutnya, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan penanganan stunting juga memerlukan porsi anggaran yang memadai.
“Jangan sampai pembangunan hanya berfokus pada fisik. Kebutuhan kesehatan dan pendidikan juga harus tercover,” tegasnya.
Subayin mengakui, program satu miliar rupiah per desa membantu menutup kebutuhan pembangunan yang sebelumnya terdampak pengalihan Dana Desa untuk KDMP.
Namun ia menilai kebutuhan masyarakat masih jauh lebih besar daripada kemampuan anggaran yang tersedia. Karena itu, hasil rapat tersebut kini menjadi ujian bagi Pemkab Lobar.
Masyarakat Batu Layar menunggu realisasi penyelesaian berbagai persoalan yang telah teridentifikasi, bukan sekadar menjadi agenda yang berulang dalam rapat tahunan. (*)
