Sumbawa Barat (NTBSatu) – Kondisi infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, menjadi sorotan serius. Ratusan titik lampu jalan dilaporkan padam dan tidak berfungsi optimal, hingga memicu kekhawatiran masyarakat terkait risiko kecelakaan serta gangguan keamanan malam hari.
Berdasarkan data teknis Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sebanyak 295 titik lampu jalan konvensional mengalami kerusakan serius. Total titik padam tersebut dari keseluruhan populasi lampu konvensional terpasang yang mencapai 1.620 unit di berbagai kecamatan.
Kerusakan fasilitas pencahayaan ini juga menyasar sarana penerangan berbasis tenaga surya. Otoritas perhubungan mencatat, sebanyak 84 titik lampu tenaga surya ikut mati dari total 888 unit armada yang tersebar di lapangan.
Kepala Dinas Perhubungan KSB, Suharno mengakui, persoalan lampu jalan yang padam masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi instansinya. Ia menilai, keterbatasan alokasi anggaran dan kendala teknis operasional menjadi faktor penghambat utama eksekusi pemeliharaan secara massal.
“Perbaikan tetap kita lakukan secara bertahap sesuai kemampuan yang ada,” ujar Suharno kepada NTBSatu, Rabu, 20 Mei 2026.
Suharno menegaskan, keberadaan marka PJU bukan sekadar fasilitas pelengkap estetika tata ruang kota semata. Infrastruktur pencahayaan merupakan instrumen vital yang berkaitan langsung dengan tingkat keselamatan para pengguna jalan.
“Keberadaan lampu jalan ini berfungsi mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat saat beraktivitas pada malam hari,” katanya.
Petakan Skala Prioritas Perbaikan
Dinas Perhubungan KSB saat ini, terus memetakan zonasi kerusakan guna menentukan skala prioritas perbaikan jangka pendek. Penanganan mendesak akan berfokus pada ruas jalan dengan tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi, serta kawasan pemukiman padat.
Suharno menjelaskan, sebagian ruas jalan strategis di wilayah Bumi Pariri Lema Bariri sebenarnya masuk dalam garis kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah inisiatif pemasangan lampu tetap pemerintah daerah ambik, demi memayungi kebutuhan mendasar masyarakat lokal.
“Walaupun itu kewenangan provinsi, KSB tetap memasang lampu jalan untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, menanggapi keluhan belum adanya penerangan di kawasan lingkar Kemutar Telu Center (KTC), Suharno menyebut, wilayah tersebut belum masuk daftar prioritas. Penentuan lokasi pemasangan baru ke depan harus Bappeda KSB kaji terlebih dahulu berdasarkan indikator urgensi wilayah.
“Di lingkar KTC belum terpasang karena belum dianggap prioritas, nanti Bappeda yang memilah apakah daerah itu krusial atau tidak,” tambah Suharno. (Andini)
