Sumbawa Barat (NTBSatu) – Suasana Sekretariat HMI Cabang Sumbawa Barat yang biasanya menjadi ruang diskusi hangat bagi para aktivis, mendadak berubah tegang pada Selasa malam, 12 Mei 2026. Rencana nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” harus kandas setelah sejumlah aparat gabungan dari Intel Kodim 1628/KSB, Satpol PP, dan perangkat lingkungan Kelurahan Telaga Bertong, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melakukan pengadangan.
Ketegangan bermula ketika aparat mempertanyakan dasar administratif kegiatan tersebut di tingkat lingkungan. Adu mulut pun tak terhindarkan antara alumni HMI, Mutaqim Fatawari dengan pihak intel keamanan yang hadir di lokasi. Pihak aparat bersikukuh kehadiran mereka adalah bentuk antisipasi terhadap potensi gesekan di masyarakat.
Aparat mengeklaim, warga di Kelurahan Telaga Bertong dan sekitarnya merasa resah dengan rencana pemutaran film tersebut. Namun, pihak HMI meragukan klaim itu karena tidak melihat adanya massa warga yang hadir memprotes. Melainkan, hanya kehadiran aparat yang menurunya terlalu intimidatif bagi ruang privat organisasi.
“Jika di lapangan terbuka, boleh jadi akan timbul konflik karena terbuka untuk umum. Tetapi ini di dalam sekretariat, yang diundang hanya aktivis HMI. Kami organisasi resmi, bukan organisasi yang nyeleneh,” tegas Mutaqim Fatawari, Selasa, 12 Mei 2026.
Perdebatan semakin memanas saat pihak aparat membacakan surat penolakan dari kelurahan yang menyebutkan, adanya keberatan warga terhadap film tersebut. Ironisnya, saat ditanya mengenai substansi film, pihak aparat justru mengaku tidak menonton film tersebut secara utuh. Namun, tetap bersikeras melakukan pelarangan.
Mahasiswa Kritik Keras Aparat
Ketidaktahuan aparat mengenai isi film inilah yang kemudian para mahasiswa kritik keras. Mereka menilai, pembubaran ini adalah produk dari “korban persepsi” dan ketakutan yang tidak berdasar terhadap karya dokumenter yang sebenarnya merupakan kajian antropologis tentang Papua.
“Bapak ini intel, Bapak sudah tahu tidak isi film Pesta Babi itu? Bapak sendiri tidak menonton tetapi melarang. Inilah yang membuat kami mahasiswa semakin penasaran. Mengapa sebuah film dokumenter sangat dilarang untuk ditonton?,” tanya salah satu kader HMI dengan nada kecewa.
Mutaqim Fatawari juga melontarkan kritik pedas mengenai standar ganda penegakan hukum dan ketertiban di Sumbawa Barat. Ia membandingkan respons kilat aparat dalam membubarkan diskusi mahasiswa, dengan lambannya penanganan penyakit masyarakat yang nyata terjadi di lingkungan sekitar.
Ia menyinggung soal maraknya judi sabung ayam, peredaran minuman keras, hingga praktik prostitusi di kos-kosan yang jarang tersentuh oleh pengawasan ketat aparat maupun perangkat RT. Hal ini dianggap sebagai ketidakadilan nyata dalam menjaga kekondusifan wilayah.
“Besok-besok kalau ada judi adu ayam, apa RT dan aparat secepat ini membubarkan? Jangan cuma film ’Pesta Babi’ bapak pasang mata. Orang pesta miras di mana-mana tidak ada RT yang datang. Jangan sok peduli tetapi tidak adil,” kecam Mutaqim di depan petugas.
Peserta Nobar Menarik Diri
Suasana sempat sedikit mereda, namun tetap tegang ketika pihak HMI memutuskan untuk menarik diri dari kegiatan malam itu demi menghindari konflik fisik. Namun, pembubaran ini tidak diterima begitu saja sebagai akhir dari perjuangan mereka, melainkan awal dari gerakan baru yang lebih luas.
Sebagai bentuk protes, Mutaqim menginstruksikan seluruh kader HMI untuk mulai melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas di tingkat RT di KSB. Mahasiswa diminta untuk “memasang mata dan telinga” terhadap praktik-praktik ilegal yang justru luput dari pantauan aparat keamanan selama ini.
“Mulai hari ini, kalian pasang mata, pasang telinga, dan aktif pantau seluruh RT di KSB ini. Jika ada narkoba, miras, dan prostitusi, kita bantu aparat untuk sikat. Jangan nanti saat mahasiswa yang bergerak, justru diadang lagi,” instruksi Mutaqim kepada para kader yang hadir.
Tak hanya itu, pihak HMI juga menyampaikan tantangan terbuka kepada Kodim 1628/KSB. Jika alasan pelarangan di sekretariat adalah keamanan warga, maka mahasiswa meminta agar pihak Kodim memfasilitasi tempat bagi mereka untuk menonton film tersebut di markas militer secara terbuka.
“Kalau memang merasa terganggu di sini, bagaimana kalau Kodim fasilitasi kita?. Kami minta difasilitasi di Kodim untuk nobar. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya dianggap ‘terlarang’ oleh negara dalam film ini,” cetusnya menutup perdebatan malam itu. (Andini)
