Mataram (NTBSatu) – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih terjadi hingga Minggu, 9 Agustus 2026. Antrean tersebut bahkan telah berlangsung lebih dari sepekan, sejak Kamis, 30 Juli 2026.
Kondisi ini membuat warga harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite.
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyebut salah satu pemicu antrean panjang tersebut adalah keterlambatan distribusi BBM ke sejumlah SPBU.
Kota Mataram sendiri memiliki 12 unit SPBU resmi yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari pantauan NTBSatu, Minggu, 9 Agustus 2026, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU. Warga rela mengantre lantaran harga Pertalite jauh lebih murah daripada BBM non-subsidi jenis Pertamax.
Salah seorang warga, Gozali, mengaku sengaja mengisi BBM ketika indikator kendaraannya masih menunjukkan setengah tangki. Ia tidak ingin menunggu sampai BBM benar-benar habis karena khawatir harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mengantre.
Terlebih, Gozali merupakan pengemudi ojek online (ojol) yang mengandalkan waktu untuk mencari penghasilan.
“Saya jadi driver ojol, jadi kalau habis terus harus antre, nanti waktu habis. Saya tidak dapat kerja,” ujar Gozali, Minggu, 9 Agustus 2026.
Karena itu, ia memilih mengisi BBM lebih awal untuk mengantisipasi antrean panjang dan kemungkinan sulit mendapatkan Pertalite.
“Kalau sudah setengah, saya langsung isi. Tidak sampai habis sekali, karena takut nanti kehabisan dan harus antre lama,” katanya.
Pertalite Jadi Pilihan Karena Bapok Mahal
Sementara itu, Supani, seorang ibu rumah tangga asal Monjok, mengaku tetap rela mengantre hingga sekitar satu jam untuk mendapatkan Pertalite.
Menurutnya, pilihan menggunakan Pertalite bukan semata-mata karena ikut-ikutan warga lain, tetapi karena harus menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Harga Pertalite yang lebih murah menjadi pertimbangan utama di tengah kebutuhan pokok yang semakin mahal.
“Saya pilih yang paling murah saja, Pertalite. Kita harus hemat, kebutuhan pokok juga sekarang mahal. Kalau bisa menghemat dari BBM, ya kita pilih yang lebih murah,” ujar Supani.
Ia mengatakan selisih harga antara Pertalite dan Pertamax cukup terasa bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran untuk berbagai kebutuhan.
“Kalau Pertalite sekitar Rp10 ribu, sementara Pertamax sudah sampai Rp16 ribu. Lumayan selisihnya, apalagi kebutuhan rumah tangga banyak,” katanya. Menurut Supani, kondisi tersebut membuat dirinya tetap bertahan meski harus menghabiskan waktu cukup lama di SPBU.
“Memang capek antre, tapi mau bagaimana lagi. Kalau pakai yang mahal, pengeluaran tambah besar. Jadi lebih baik antre sedikit lama, yang penting bisa hemat,” ujarnya.
Keterlambatan Distribusi Jadi Pemicu Antrean
Antrean panjang tersebut sebelumnya telah dibahas Pemerintah Kota Mataram bersama pihak Pertamina dalam rapat high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram.
Asisten II Setda Kota Mataram, H Miftahurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Pertamina terdapat beberapa faktor yang memicu antrean panjang di SPBU.
“Informasi dari Pertamina, beberapa faktor jadi pemicu antrean panjang di SPBU adalah keterlambatan distribusi dan migrasi konsumsi masyarakat,” kata Miftahurrahman di Mataram, Jumat lalu.
Menurutnya, pihak Pertamina juga menyampaikan ketersediaan stok BBM sebenarnya dalam kondisi mencukupi. Namun, lonjakan antrean di lapangan terjadi setelah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mendorong masyarakat beralih menggunakan Pertalite.
“Informasi ketersediaan BBM sebenarnya cukup, tapi yang menjadi persoalan karena ada kenaikan harga Pertamax, masyarakat beralih ke Pertalite sehingga permintaannya menjadi maksimal,” katanya.
Selain migrasi konsumsi ke Pertalite, keterlambatan pengiriman pasokan BBM ke SPBU juga menjadi salah satu pemicu mengularnya antrean kendaraan.
Menurutnya, keterlambatan distribusi pada waktu tertentu dapat memberikan dampak berantai terhadap jam operasional berikutnya.
“Ada keterlambatan pengiriman dalam satu waktu tertentu, sehingga berpengaruh secara berlanjut. Misalnya terlambat satu jam, tentu berdampak ke jam-jam berikutnya,” pungkasnya. (*)
