Kota MataramPemerintahan

Kemiskinan Kota Mataram Turun Jadi 6,18 Persen

Mataram (NTBSatu) – Penanganan kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan tren positif. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram mencatat persentase penduduk miskin melandai dari 7,15 persen pada 2025 menjadi 6,18 persen pada 2026, atau berkurang 0,97 persen.

Jumlah warga miskin pun berkurang 4.698 jiwa, dari 39.816 jiwa pada 2025 menjadi 35.118 jiwa pada 2026.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menilai capaian ini membuktikan program intervensi daerah berada di jalur yang tepat.

“Artinya kalau data itu keluar dari BPS dan menyampaikan angka penurunan tersebut, kita sudah on the track dalam penanganan isu kemiskinan ini. Tinggal kita lanjutkan penguatan-penguatan terhadap variabel yang selama ini kita intervensi,” ujar Mohan, Senin, 26 Oktober 2026.

Mohan menegaskan, hasil ini buah kerja kolaboratif seluruh jajaran hingga pusat.

“Ini kerja kolektif yang menghasilkan angka tersebut. Keberhasilan ini terwujud berkat kolaborasi berbagai pihak, seperti Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas PUPR, hingga peran aktif para camat dan lurah di lapangan,” kata Mohan.

“Dukungan dari pemerintah pusat serta sinergi dengan anggota DPR RI melalui berbagai program tambahan turut memberikan kontribusi signifikan. Untuk program di daerah akan terus kita lanjutkan, sementara untuk dukungan dari pusat tetap akan kita ajukan,” tambahnya.

Kelompok Terbawah Masih Terimpit

Meski persentase warga miskin berkurang, BPS menyisipkan catatan kritis pada indikator ketimpangan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Mataram naik 0,07 persen, dari 0,35 pada 2025 menjadi 0,42 persen pada 2026. Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) stagnan pada 1,34 persen.

Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha, menjelaskan evaluasi kemiskinan tak boleh berfokus pada kuantitas semata.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga perlu memperhatikan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan ini artinya ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin semakin melebar,” tegas Reza.

Reza mengingatkan agar kebijakan daerah ke depan lebih tajam menyasar warga paling rentan.

“Selain mempertahankan tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, perhatian perlu diberikan pada kelompok masyarakat yang kondisi pengeluarannya paling jauh di bawah garis kemiskinan agar Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diturunkan,” tambahnya.

Menanggapi evaluasi program ke depan, Wali Kota Mohan memilih bersikap realistis. “Mengenai target ke depan, kita harus tetap realistis mengingat banyaknya faktor eksternal dan kondisi fluktuasi ekonomi global yang dapat mempengaruhi pergerakan angka statistik. Yang penting kita terus berusaha dan hasilnya sudah kelihatan. Penurunannya cukup signifikan dan kita berharap tren positif ini bisa terus berlanjut,” pungkas Mohan. (*)

Artikel Terkait