Inovasi NTB Satu Data Raih Terbaik II SDGs Action Awards 2026
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB meraih penghargaan Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi pada ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026.
Pemprov NTB memenangkan kategori ini berkat inovasi bertajuk NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Penyerahan berlangsung dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Aula DH 1–4 Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Capaian ini membuktikan keberhasilan NTB menempatkan data sebagai fondasi utama dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan.
Pemprov NTB menerapkan pendekatan evidence-based policy, yakni menyusun kebijakan berdasarkan bukti dan data yang akurat.
Ubah Arah Tata Kelola Pemerintahan
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan capaian tersebut merupakan buah dari perubahan arah tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov NTB.
Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun kebijakan dan program kerja berdasarkan data valid agar intervensi pembangunan tepat sasaran.
Menurutnya, NTB Satu Data tidak sekadar mengelola dan menyediakan data. Lebih jauh, inovasi ini mengubah cara pemerintah memahami persoalan, menentukan prioritas, merancang program, serta mengukur dampak pembangunan.
“Program yang kami jalankan tidak boleh berhenti pada target administratif semata. Program tersebut harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs,” ujarnya, Rabu, 18 November 2026.
Kalahkan Ratusan Peserta Nasional
Iqbal menambahkan, predikat Terbaik II nasional menempatkan NTB dalam jajaran pemerintah provinsi yang sukses menghadirkan inovasi pembangunan berkelanjutan.
“Pemprov NTB menjadikan apresiasi ini sebagai pemicu untuk memperkuat konsistensi pembangunan berbasis data di seluruh OPD,”jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan bergantung pada ketepatan pemerintah membaca persoalan dan merumuskan solusi, bukan sekadar banyaknya program atau besarnya anggaran.
“Pembangunan yang berdampak selalu berawal dari data yang benar, berlanjut menjadi kebijakan yang tepat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi warga,”pungkasnya. (*)




