DPRD Lobar Minta DPMD Tak Terlalu Jauh Intervensi Konflik Pilkades Kediri
Lombok Barat (NTBSatu) – DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tidak terlalu jauh mencampuri penyelesaian konflik Pilkades Kediri.
DPRD menilai panitia desa memiliki kewenangan untuk menjalankan tahapan seleksi bakal calon kepala desa. Karena itu, panitia kabupaten seharusnya fokus melakukan pembinaan, bukan mengambil alih pekerjaan panitia desa.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto, mengatakan panitia desa harus menjalankan tugas sesuai Peraturan Bupati (Perbup). Termasuk dalam proses penilaian atau skoring bakal calon kepala desa.
“Kalau kita melihat Pilkades di Kediri ini, secara tidak langsung sudah ada panitia di tingkat desa. Kita berharap panitia desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perbup yang sudah kita terbitkan,” ujar Hendra, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, panitia desa harus tegas menjalankan setiap tahapan. Mereka juga harus menyampaikan hasil penilaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Hendra menilai penyelesaian keberatan semestinya mengikuti mekanisme berjenjang. Pihak yang keberatan seharusnya menyampaikan persoalan melalui jalur yang tersedia.
“Begitu semestinya, harus dari bawah. Ketika ada keberatan atau keluhan, semestinya dari bawah. Tidak potong kompas seperti yang terjadi sekarang,” tegas legislator dari PKB tersebut.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan DPMD yang terlalu jauh dalam polemik tersebut. Menurutnya, keberadaan panitia desa harus tetap memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas.
Hendra menegaskan, panitia kabupaten seharusnya memberikan dorongan, solusi, dan saran ketika panitia desa menghadapi kendala.
“Ketika panitia Pilkades tidak mampu, baru PMD memberikan dorongan dan saran terkait kekurangan atau kelemahan panitia. Bukan mengambil alih,” katanya.
Ia mengingatkan, pemerintah kabupaten memiliki fungsi pembinaan dalam penyelenggaraan Pilkades. Karena itu, panitia kabupaten tidak boleh mengambil alih tugas panitia lokal.
“Panitia di tingkat kabupaten fokusnya pembinaan kepada panitia di tingkat bawahnya. Bukan mengambil alih dan melaksanakan tugas panitia lokal,” jelasnya.
Soroti Pembatalan Hasil Skoring
Hendra turut menyoroti pembatalan hasil skoring pertama di Desa Kediri. Padahal, panitia desa sebelumnya telah menghasilkan penilaian terhadap enam bakal calon kepala desa.
Menurutnya, hasil skoring tersebut semestinya menjadi salah satu dasar penyelesaian persoalan. Namun, seluruh proses tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Yang penting kita bicara aturan. Panitia Pilkades di Kediri harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai regulasi dan Perbup yang sudah kita bentuk,” ujarnya.
Ia mengingatkan semua pihak agar tidak membawa kepentingan tertentu dalam proses Pilkades serentak. Sebab, pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat.
“Tidak boleh ada kepentingan di Pilkades serentak ini,” tegasnya.
Sebelumnya, polemik Pilkades Kediri memicu aksi ratusan warga pada Minggu, 15 November 2026. Warga menolak rencana skoring ulang setelah panitia desa menetapkan lima calon dari enam bakal calon.
Aksi tersebut berujung penyegelan aula kantor desa dan sekretariat panitia. Panitia desa kemudian menunda skoring ulang dan meminta DPMD menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, pemungutan suara Pilkades serentak dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026. Hingga kini, penyelesaian polemik Kediri masih menjadi penentu kelanjutan tahapan pemilihan. (*)




