Eks Dirut PDAM Giri Menang Kena OTT KPK, Program Air Gratis di Kota Mataram Tetap Berjalan
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan program sambungan air bersih gratis bagi 208 kepala keluarga (KK) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap berjalan sesuai rencana.
Sebelumnya Eks Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM) / PDAM Giri Menang, Sudirman, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 20 Juli 2026. Ia ditangkap bersama Bupati Lombok Barat dalam kasus dugaan korupsi proyek.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning
mengatakan, usai mencuatnya kasus yang pentolan PDAM itu, program pelayanan air bersih tidak mengalami perubahan.
“Pekerjaan tetap berjalan dan tidak ada hubungannya dengan isu yang ada. Sudah ada penegasan dari jajaran direksi, baik Direktur Teknik maupun Direktur Hukum, jadi tidak ada masalah,” ujar Lale, Minggu, 2 Agustus 2026.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas meski pihak internal tersangkut persoalan hukum.
“Ini kan untuk pelayanan. Yang bermasalah ya bermasalah, tapi pelayanan tetap harus berjalan. Untuk sambungan air itu sudah menjadi komponen dan hak pelayanan PDAM, sehingga tidak bisa kita alihkan kepada pihak ketiga,” tambahnya.
Pemerintah Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp371,28 juta atau Rp1.785.000 untuk setiap sambungan rumah.
Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Mataram, cakupan layanan air bersih perpipaan pada 2025 baru mencapai sekitar 78 persen.
Lewat program sambungan gratis ini, pemerintah berharap akses air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat.
Lale mengatakan, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon penerima agar program berjalan berkelanjutan.
“Meski pemasangan kami gratiskan, belum tentu semua masyarakat mampu membayar tagihan setiap bulan. Jangan sampai setelah dipasang, justru kena cabut karena tidak sanggup membayar,” katanya.
Karena itu, sasaran program tidak hanya masyarakat miskin, tetapi kelompok MBR yang memiliki kemampuan dasar untuk membayar tagihan air setiap bulan.
“Kami tidak hanya mengejar angka cakupan layanan, tetapi juga memastikan intervensi yang ada ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
