Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus memacu program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hingga pertengahan tahun anggaran 2026, capaian fisik pengerjaan rumah subsidi tersebut rata-rata telah menyentuh angka 80 persen.
Kepala Dinas Perkim Kota Bima, Agus Purnama mengungkapkan, meski progres berjalan positif, tantangan penuntasan rumah kumuh di Kota Bima rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar.
Dinas Perkim mencatat, ada ribuan unit rumah warga yang saat ini masih masuk dalam daftar tunggu dan membutuhkan intervensi bantuan.
“Oh, itu masih banyak sekali, sekitar 3.000-an,” ungkapnya.
Guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam mengejar sisa target tersebut, Pemerintah Kota Bima bergerak aktif menjemput bola ke pemerintah pusat.
Upaya ini membuahkan hasil dengan adanya sinyal bantuan tambahan ratusan unit rumah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tapi alhamdulillah kita dapat kabar kemarin, kita ada dapat RTLH juga dari APBN melalui Kementerian. Itu informasinya ada 300-an, nah sekarang lagi verval (verifikasi dan validasi),” tambah Agus.
Ia mengaku, pihaknya mengelola puluhan unit hunian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dari seluruh target yang terencana, beberapa wilayah bahkan sudah menuntaskan target pembangunan secara penuh.
“Untuk RTLH yang dianggarkan oleh APBD Kota Bima itu ada 92 unit. Kondisi sekarang itu sudah rata-rata 80 persen. Jadi sudah ada dua kelurahan yang sudah 100 persen kemarin,” ujar Agus.
Lakukan Survei dan Verifikasi Faktual
Terkait dengan adanya program bantuan dari sektor lain seperti program Desa Berdaya, pihak Perkim menegaskan belum menerima laporan resmi. Namun, pihaknya sangat terbuka untuk melakukan sinkronisasi data agar bantuan tidak tumpang tindih.
Saat ini, Dinas Perkim fokus mematangkan persiapan untuk tahun anggaran berikutnya. Petugas di lapangan terus melakukan survei dan verifikasi faktual agar program rehabilitasi hunian ini tepat sasaran.
Dinas Perkim juga mempersilakan masyarakat atau pihak terkait untuk memantau data riil penataan perumahan langsung ke Kantor Dinas Perkim, khususnya di Bidang Perumahan. (*)
