Kota Bima (NTBSatu) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bima menyoroti ketimpangan antara antusiasme membaca masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana literasi di daerah.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima, Edi Sutrisno mengungkap, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Kota Bima mencatatkan angka yang cukup memuaskan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Namun, capaian tersebut belum berbanding lurus dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) akibat minimnya fasilitas pendukung di tingkat dasar.
Banyaknya perguruan tinggi dan mahasiswa di Kota Bima berhasil mendongkrak skor TKM ke kategori sedang, melampaui rata-rata daerah lain di NTB.
Kendati demikian, fasilitas perpustakaan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih sangat memprihatinkan.
“Kalau kita survei, Kota Bima termasuk tinggi dibanding beberapa daerah lain di NTB. Tapi yang jadi masalah IPLM, karena berhubungan dengan sarana prasarana yang ada di masyarakat,” ujar Edi, Rabu, 12 Agustus 2026.
Kondisi lapangan menunjukkan, ruang perpustakaan sekolah kerap terabaikan. Banyak perpustakaan SD dan SMP menyatu dengan ruang kelas, berdebu, dan belum terkelola secara optimal.
“Justru itu ada tapi terbengkalai, tidak dipentingkan. Orang kadang persepsinya kalau belum tahu, perpustakaan cuma seperti gudang buku. Padahal orientasi sekarang sudah beda, harus enjoy, ada ruang diskusi, bahkan ada Wi-Fi,” tegasnya.
Kendala utama penataan perpustakaan sekolah terletak pada batasan kewenangan dan anggaran. Dinas Perpustakaan hanya memegang kewenangan membina secara teknis berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
Sementara itu, intervensi anggaran fisik dan pengadaan buku berada penuh di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kondisi semakin menantang, lantaran adanya pemangkasan anggaran program prioritas dari pemerintah pusat pada tahun ini.
“Di 2026 ini betul-betul cut, potong. Tidak ada kebijakan dari pusat untuk program prioritas. Itu kita sayangkan sebetulnya. Harusnya kan tidak terbolak-balik harapan kita,” ungkapnya.
Pihak perpustakaan berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menyelaraskan kebijakan, agar perpustakaan sekolah tidak lagi menjadi fasilitas yang terpinggirkan. (*)
