Sinyal Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, Wabup Bima Ingatkan Peningkatan Kinerja Birokrasi
Kota Bima (NTBSatu) – Wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu kian menguat seiring adanya lampu hijau dari Pemerintah Pusat.
Skema kebijakan nasional yang berpotensi mengambil alih sistem penganggaran dari daerah ini membawa angin segar bagi lebih dari 13.000 tenaga paruh waktu di Kabupaten Bima untuk diakomodasi secara menyeluruh.
Wakil Bupati Bima, Irfan Zubaidy, mengonfirmasi kabar gembira tersebut. Menurutnya, langkah pengambilalihan sistem penggajian oleh pusat merupakan solusi tepat di tengah terbatasnya kapasitas fiskal daerah.
“Mengenai sistem penggajiannya, karena kapasitas fiskal daerah memang tidak memadai, akhirnya pusat mengambil alih. Ini berita gembira buat kita semua,” ujar Irfan Zubaidy Sabtu, 22 Agustus 2026.
Terkait kuota bagi belasan ribu tenaga paruh waktu di Bima, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima optimistis seluruhnya dapat terakomodasi. Meskipun petunjuk teknis (juknis) tertulis masih ditunggu, regulasi dan arahan pusat menunjukkan indikasi positif bagi seluruh pegawai.
“Kewenangan pengangkatan status itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan BKN. Kita juga belum dapat juknis tertulis dari pusat, tapi kalau dari pernyataan MenPAN-RB, pengangkatan akan merata. Kita tunggu dari sana saja. Kalau memang skemanya seperti itu, ya semua diangkat. Mudah-mudahan benar,” tegasnya.
Irfan berharap, perubahan status ini tidak sekadar menjadi formalitas kenaikan kesejahteraan, melainkan pendorong utama perbaikan kinerja birokras. Lebih lanjut, juga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bima.
“Harapannya bagi tenaga PPPK paruh waktu yang nantinya akan menjadi penuh waktu, tolong maknai pengangkatan status ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah. Sekaligus momentum untuk membuktikan bahwasanya keberadaan mereka memberikan warna positif untuk perbaikan tata kelola birokrasi. Jadi jangan hanya kita senang karena peningkatan status, tapi peningkatan status harus beriringan dengan peningkatan kinerja. Karena sebenarnya, seluruhnya terproyeksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Pemkab Bima kini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tahapan dan regulasi pengangkatan berjalan lancar demi kepastian masa depan para pegawai. (*)
